Anggaran Pilkada Serentak 2020 Tuntas 15 Juli, Pemda Diminta Penuhi Jadwal
Anggaran Pilkada Serentak 2020 Tuntas 15 Juli, Pemda Diminta Penuhi Jadwal
Pemerintah Daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak pada Desember mendatang masih sebahagian kecil yang telah mencairkan atau mentransfer 100 persen dana hibah untuk penyelenggaraan hajatan Politik lima tahunan tersebut.
Kementerian Dalam Negeri mencatat setidaknya baru 10 daerah penyelenggara Pilkada telah mencairkan anggaran pemilihan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu, 16 daerah lainnya telah mentransfer 100 persen kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kemendagri mengapresiasi kepada Pemda yang sudah mentransfer 100 persen dana hibah Pilkada,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri yang juga Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar, Rabu (1/7/2020).
- Pj Wali Kota Palopo Bantah Kabar Setoran Jabatan: Itu Hoaks dan Tidak Benar
PALOPO, SPIRITKITA – Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanza DP, membantah tudingan yang menyebutkan adanya praktik pungutan dalam pengisian jabatan lowong di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo. Ia menegaskan informasi tersebut tidak berdasar dan cenderung menyesatkan. Setelah beredarnya pemberitaan dari salah satu media online yang menyebutkan… Baca Selengkapnya: Pj Wali Kota Palopo Bantah Kabar Setoran Jabatan: Itu Hoaks dan Tidak Benar - Polemik Rekomendasi Bawaslu Palopo, Mantan Ketua KPU: Seharusnya Tidak Jadi Persoalan
PALOPO, SPIRITKITA – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo kembali menuai kontroversi setelah Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran administrasi syarat pencalonan Akhmad Syarifuddin, calon Wakil Wali Kota Palopo nomor urut 4. Salinan rekomendasi tersebut menyebar luas di media sosial dan memicu polemik… Baca Selengkapnya: Polemik Rekomendasi Bawaslu Palopo, Mantan Ketua KPU: Seharusnya Tidak Jadi Persoalan - Bawaslu Tegaskan Tak Ada Diskualifikasi Akhmad Syarifuddin, Isu yang Beredar Hoaks
PALOPO, SPIRITKITA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palopo menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan perintah diskualifikasi terhadap calon Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin. Informasi yang beredar di beberapa media terkait diskualifikasi tersebut dipastikan tidak benar dan menyesatkan. Anggota Bawaslu Palopo, Widianto, menjelaskan meskipun ditemukan pelanggaran administrasi… Baca Selengkapnya: Bawaslu Tegaskan Tak Ada Diskualifikasi Akhmad Syarifuddin, Isu yang Beredar Hoaks - Sadis! Terobsesi dengan Feny Ere, Pelaku Habisi Nyawa dan Buang Jasad ke Hutan Lindung
PALOPO, SPIRITKITA – Fakta mengejutkan diungkap penyidik Polres Palopo terkait kasus kematian tragis karyawan PT Honda Sanggar Laut Selatan, Feny Ere. Setelah penyelidikan panjang selama lebih dari satu tahun, pelaku pembunuhan akhirnya teridentifikasi. Ia adalah Achmad Yani (35), warga Jl Nanakan, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Palopo,… Baca Selengkapnya: Sadis! Terobsesi dengan Feny Ere, Pelaku Habisi Nyawa dan Buang Jasad ke Hutan Lindung - Sudah Setahun, Pelaku Masih Berkeliaran! Polisi Belum Ungkap Pelaku di Balik Kematian Feny Ere
PALOPO, SPIRITKITA – Kasus kematian Feny Ere yang hingga kini belum menemukan titik terang kembali menjadi sorotan. Masyarakat Adat Uraso mendesak Polres Palopo untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut yang telah bergulir selama lebih dari satu tahun. Pemangku Adat, Edward Ratu, Parengnge Karatuan Uraso, menegaskan banyak… Baca Selengkapnya: Sudah Setahun, Pelaku Masih Berkeliaran! Polisi Belum Ungkap Pelaku di Balik Kematian Feny Ere
Menurutnya, mekanisme penganggaran Pilkada dari Pemda untuk penyelenggara pemilu dilakukan lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD.
Pemerintah meminta seluruh daerah penyelenggara pemilihan sudah mentransfer seluruhnya anggaran sesuai NPHD paling lambat hingga 15 Juli 2020.
Sebelumnya, Kemendagri juga telah meminta anggaran Pilkada dicairkan sejak 15 Juni. Namun hingga kini baru sebagian daerah yang telah mencairkan dana tersebut.
KPU dalam beberapa kesempatan mengatakan anggaran Pilkada termasuk dana tambahan akan diperuntukan bagi pembelian alat pelindung diri dan operasional pemberlakukan protokol kesehatan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada pemerintah daerah penyelenggara Pilkada segera mencairkan sisa anggaran sekitar Rp9,1 triliun.
Dia mengatakan dari Rp15 triliun total Anggaran Pilkada Serentak 2020 yang digelontorkan ke 270 daerah, dana yang dikucurkan baru sekitar Rp5 triliun ke penyelenggara pemilihan termasuk KPU dan Bawaslu.
“Kami sampaikan ke Pemda untuk sesegera mungkin cairkan anggaran Rp9,1 triliun lagi,” katanya melalui webinar, beberapa waktu yang lalu.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman meminta pemerintah segera mencairkan anggaran tambahan pelaksanaan Pilkada 2020. Dia mengatakan anggaran tersebut sedianya untuk membeli perlengkapan alat pelindung diri bagi penyelenggara pemilihan.
“KPU hari ini sedang proses untuk menerima transfer anggaran atau tercatatnya anggaran dalam DIPA [daftar isian pelaksanaan anggaran] KPU kabupaten kota. Terima kasih kepada bapak Mendagri telah memberikan dukungan,” katanya.(red)
