BPJS Kesehatan dan Pemprov Sulsel Bahas Peningkatan Layanan Kesehatan dan Kepesertaan
“Kami akan meminta mereka hadir secara virtual untuk menyampaikan kendala dan upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan keaktifan, apalagi sekarang kita sudah UHC (Universal Health Coverage) sehingga tidak ada alasan layanan BPJS Kesehatan tidak maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Yessi Kumalasari menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk menyampaikan kondisi terkini pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulawesi Selatan dan membahas kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi. “Ada tiga agenda penting yang harus ditindaklanjuti dengan forum komunikasi di level Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, terkait kepesertaan. Di Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah UHC, namun ada tiga kabupaten/kota yang keaktifannya kurang dari 75 persen, yaitu Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Soppeng,” jelas Yessi.
Selain itu, Yessi menyoroti penyediaan layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). “Secara umum, akses layanan di FKTP dan FKRTL sudah disiapkan oleh BPJS Kesehatan. Namun, masih ada 104 FKTP yang belum terakreditasi dan 36 FKTP yang belum mendaftarkan diri di Indikator Mutu Nasional (IMN),” tambahnya.
Sebagai hasil dari pertemuan ini, disepakati bahwa forum komunikasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan BPJS Kesehatan akan segera dilaksanakan untuk menindaklanjuti berbagai agenda penting tersebut.
