Demonstrasi Masyarakat Malangke Raya: Menuntut Solusi Banjir dari Pemda Luwu Utara
LUTRA, SPIRITKITA – Masyarakat Malangke Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Monumen Masamba Affair dan Kantor Bupati Luwu Utara pada Senin, 5 Agustus 2024.
Aksi ini dipicu oleh banjir yang telah merendam wilayah mereka selama bertahun-tahun, bahkan sampai menggenangi makam bersejarah Datu Luwu ke-15, Andi Pattiware’ Pati Arase’ Daeng Parabung Sultan Muhammad Petta Matinro-E ri Pattimang, yang kini menjadi cagar budaya.
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Korban Banjir Malangke Raya (ALKOBAR) merasa bahwa banjir yang terus-menerus terjadi adalah tamparan keras bagi pemerintah daerah yang tidak mampu menjaga dan melindungi tanah leluhur mereka.
Banjir ini telah merusak lahan pertanian, pemukiman penduduk, akses jalan, dan mematikan ekonomi masyarakat setempat.
Dalam aksi tersebut, ALKOBAR menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara:
1. Penutupan Aliran Sungai Baliase – Menutup aliran Sungai Baliase yang masuk ke Sungai Masamba, karena saat ini sekitar 90% air Sungai Baliase mengalir ke Sungai Masamba, menyebabkan luapan air di sepanjang aliran sungai tersebut.
2. Hasil SID Sungai Masamba – Meminta hasil Survey Investasi dan Desain (SID) Sungai Masamba untuk mengetahui penyebab banjir yang terus terjadi.
3. Pembangunan Jalan Alternatif – Membuat atau memperbaiki jalan alternatif sebagai solusi ketika jalan di daerah Labalubu tergenang banjir.
4. Normalisasi Sungai – Melakukan normalisasi Sungai Masamba dan Sungai Pattimang sebagai penanganan jangka panjang.
5. Transparansi dan Keterbukaan Informasi – Meminta transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait progres penanganan banjir di Malangke Raya.
Herwin, koordinator aksi, dalam orasinya menyampaikan, “Kesejahteraan tidak akan didapatkan oleh masyarakat Malangke Raya jika banjir tak kunjung ditangani oleh pemerintah. Tidur kami tidak akan nyenyak setiap malam jika tidak ada penanganan khusus oleh Pemda Lutra untuk menyelesaikan persoalan banjir ini. Kami bisa saja kebanjiran meski Malangke dalam kondisi kemarau, karena hujan di Masamba bisa menyebabkan kami kebanjiran. Ini sungguh sangat menyiksa kami.”
Ia juga menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bupati. “Jika tuntutan kami tidak terselesaikan, jangan salahkan kami jika kami kembali melakukan aksi demonstrasi di depan kantor bupati,” tutup Herwin.
