Disdik Sulsel Siapkan Opsi Masuk Sekolah, Buat Kelas Pagi dan Siang

Disdik Sulsel Siapkan Opsi Masuk Sekolah, Buat Kelas Pagi dan Siang

Gubernur Sulawesi Selatan memperpanjang masa kuliah/belajar di rumah dan juga melarang berada dilingkungan kampus dan sekolah dari hinggal tanggal 4 Juni 2020.

Selain itu juga, Gubernur meminta seluruh dosen, guru dan tenaga kependidikan mengikuti dan melaksanakan dengan seksama Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 4 tahun 2020.

Update berita Sulsel

Hal ini tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah tertanggal 29 Mei yang dikutip redaksi spiritkita.com Sabtu, 30 Mei 2020.

“Proses belajar di kampus dan sekolah akan disampaikan kemudian hari dengan pemberitahuan resmi dari Pemprov Sulawesi Selatan,” dikutip juga dari surat edaran tersebut.

Juga dalam surat edaran tersebut, Dosen, mahasiswa, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan agar senantiasa menjaga kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan, memperbanyak doa agar terhindar dari wabah Covid-19 serta tetap tinggal di rumah.

Disdik Sulsel Siapkan Opsi Masuk Sekolah

Terkait proses belajar mengajar, Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel melakukan persiapan. Untuk mengantisipasi rencana pelaksanaan belajar mengajar yang akan kembali dilakukan disekolah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Basri mengatakan, hingga saat ini pihaknya sedang menyiapkan opsi. Yakni pembagian jumlah siswa yang berada dalam satu ruang.

Siswa yang dulunya hanya satu kelas, akan dibagi menjadi dua. Opsi ini tentunya akan membuat jam sekolah bertambah karena ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang.

“Hingga saat ini belum ada petunjuk resmi dari kementerian pendidikan untuk melaksanakan proses belajar mengajar disekolah. Sebagai langkah antisipasi dipersiapkan satu opsi yaitu dalam satu kelas akan dibagi dua,” terang Basri.

Update berita Nasional

Basri menambahkan pemerintah pusat melalui kementerian terkait masih terus melakukan koordinasi untuk memantapkan kebijakan yang nantinya diterapkan.

“Kita menunggu keputusan pasti dari pemerintah pusat melalui kementrian terkait. Karena provinsi adalah perwakilan pemerintah pusat didaerah sehingga tidak mungkin kita berjalan sendiri. Skema yang nantinya akan dilakukan tentu intinya kesehatan paling utama dan terhindar dari Covid-19,” pungkas Basri.(red)

Read Previous

Walikota Makassar Tak Berdaya, Kebijakannya Dinilai Merugikan

Read Next

Kadis PUPR Kota Palopo Tampik Ada Proyek Fiktif

ADS AUTO

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *