Belopa

DPRD Luwu Kunjungi Bawaslu Sulsel, Konsultasi Terkait Anggaran Pilkada Serentak 2024

 DPRD Luwu Kunjungi Bawaslu Sulsel, Konsultasi Terkait Anggaran Pilkada Serentak 2024

Ilustrasi


DPRD Luwu Kunjungi Bawaslu Sulsel, Konsultasi Terkait Anggaran Pilkada Serentak 2024

DPRD Kabupaten Luwu telah ancang-ancang untuk hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang sedianya akan digelar pada Agustus 2024.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung dan siap menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara demokratis yang dilakukan DPRD Kabupaten Luwu adalah melakukan audiensi sekaligus kunjungan kerja ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)

Wakil Ketua II DPRD Luwu, Zulkifli mengaku, kunjungan yang sifatnya konsultasi ini cukup penting. Pasalnya, DPRD Luwu ingin memaksimalkan rancangan anggaran yang sedang disusun oleh Komisi I DPRD Luwu.



“Kami (DPRD) Komisi I Kabupaten Luwu tentunya mendukung agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah nantinya tidak ada masalah. Utamanya terkait ajuan rancangan anggaran. Itulah mengapa Komisi I melakukan kunjungan langsung ke pemprov, KPU dan hari ini di Bawaslu Sulsel,” kata Zulkifli.

Politisi Golkar tersebut mengatakan, berkaca dari tahun sebelumnya, kemungkinan besar akan ada kenaikan. Tapi tentu tetap dengan memperhatikan rasionalisasi anggarannya.

“Kami akan mengawal ini agar jalannya tahapan pilkada di Luwu dapat berjalan sesuai harapan dan berkualitas,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi mengatakan, pengalaman Bawaslu jika dibandingkan dengan KPU, alokasi anggaran yang diterima selalu satu berbanding tiga.

“Kami di Bawaslu itu sangat terukur terkait hal anggaran. Kami selalu berprinsip anggaran itu cukup tercukupi. Tidak pernah berlebih,” ujar Arumahi, didampingi anggota Bawaslu, Azry Yusuf dan Asradi saat menerima audiensi.

Dia menjelaskan bahwa penentuan anggaran di Bawaslu itu hampir selalu berbasis pada tahapan. Penyusunan anggaran tetap berpedoman pada PKPU.

“Dari alokasi yang telah ditentukan sebelum-sebelumnya, itupun kerap dikembalikan ke kas daerah (kelebihannya). Itulah sebabnya, Bawaslu sudah 6 kali berturut-turut mendapat penghargaan WTP (wajar tanpa pengecualian),” tegasnya.(red)

Dapatkan Notifikasi Berita Terbaru Dari Kami ?    OK Tidak