Warga Protes, PT BMS Dinilai Sebabkan Polusi Debu dan Kerusakan Jalan
PALOPO, SPIRITKITA – DPRD Kota Palopo meminta PT BMS memastikan kokas impor yang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Ringgit tidak mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan dan biota laut.
Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Palopo pada Senin (10/2/2025).
Rapat dipimpin Ketua Komisi B, Elizabeth, dan dihadiri perwakilan PT BMS, Didit (Legal BMS), serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palopo Emil Nugraha.
Anggota Komisi B, Cendrana Saputra Martani, menegaskan bahwa hingga saat ini PT BMS belum dapat memastikan apakah kokas tersebut aman bagi lingkungan.
“Kami meminta hasil uji laboratorium karena ada dugaan aktivitas bongkar muat ini dapat berdampak pada lingkungan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan PT BMS berencana menggunakan Pelabuhan Tanjung Ringgit selama satu tahun sebelum pelabuhan mereka sendiri rampung.
“Kami meminta agar aktivitas bongkar muat kokas dihentikan sementara sampai ada hasil uji laboratorium yang memastikan keamanannya bagi masyarakat, khususnya nelayan,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Legal PT BMS, Didit, menjelaskan perusahaannya telah mengikuti prosedur dalam proses bongkar muat.
“Kokas kami sudah melalui prosedur dan dikemas dalam jumbo bag dengan tonase sekitar 1 ton per bag. Mengenai dokumen amdal, itu menjadi kewenangan UPP Kelas II Tanjung Ringgit,” jelasnya.
Keluhan Warga Balandai atas Aktivitas Dump Truk PT BMS
Selain masalah bongkar muat di pelabuhan, warga Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, juga mengeluhkan dampak operasional PT BMS.
Puluhan dump truk bertonase berat yang mengangkut material ke smelter di Desa Karang-karangan melintas di Jalan Bakau, menyebabkan jalanan berdebu dan mengalami kerusakan.
“Debunya sangat mengganggu, jalanan juga rusak parah. Ini tidak bisa di biarkan terus menerus,” ungkap salah satu warga sekitar, Selasa (11/2/2025).
