FKJ Ajak Berfikir Positif dan Ikut Kegiatan Sosial Kemasyarkatan

FKJ Ajak Berfikir Positif dan Ikut Kegiatan Sosial Kemasyarkatan, Tak Usah Nyinyir

Kepala BKPSDM Kota Palopo Siap Bantu Distribusikan Sembako Anggota DPRD, FKJ: Ayo Berfikir Positif, Tak Usah Nyinyir

FKJ bagi sembako
KEPALA BKSDM Kota Palopo, Farid Kasim Judas, ikut menyalurkan bantuan paket sembako secara door to door kepada warga terdampak covid-19, Senin (11/5/2020). Bantuan paket sembako tersebut berasal dari Anggota DPR RI, H. Rusdi Masse untuk warga Kota Palopo

Kepala BKPSDM Kota Palopo, Farid Judas (FKJ) mengajak semua pihak berfikir positif ditengah pandemi saat ini apalagi di bulan suci ramadan.

Hal itu diungkapkan FKJ menanggapi pernyataan Anggota DPRD Palopo. Baharman Supri yang menyoroti aktivitas sosial bagi-bagi sembako yang dilakukan FKJ beberapa hari terakhir.

Menurut FKJ, dari sisi aturan tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Pertama, tidak ada salahnya sebagai pemerintah memfasilitasi setiap dermawan yang ingin membagikan sembako kepada warga Kota Palopo.

Pemerintah sebagai pembina politik memang harus mengambil peran untuk memfasilitasi siapapun tokoh masyarakat. Bahkan politisi sekalipun apalagi jika sifatnya adalah kegiatan sosial berbagi ditengah pandemi dan bulan suci ramadan pemerintah wajib fasilitasi.

”Saya ajak semua pihak untuk berifikir postif. Kita harus berfikir bagaimana masyarakat kita dapat merasakan manfaat dari kebaikan seluruh dermawan yang ingin memperhatikan warga kita di Kota Palopo ini,” kata FKJ.

Menurut FKJ, yang salah jika dirinya melakukan aksi berbagi sembako menggunakan atribut pemerintah pada momentum politik seperti pemilu dan pemilukada.

Gagal Faham

”Jadi, kita tidak boleh gagal paham soal ini. Sekarang tidak ada momentum politik. Yang saya lakukan adalah menyampaikan amanah yang dititipkan kepada saya oleh Bapak Anggota DPR RI, H Rusdi Masse. Kebetulan beliau adalah ketua DPW NasDem Sulsel,” lanjut FKJ.

Olehnya itu, FKJ mengajak semua pihak untuk terus berfikir positif dan melihat setiap aktivitas yang dilakukannya secara substansi, bukan hanya melihat dari sisi politis saja.

”Jadi pesan saya, tidak usah nyinyir dan ayo berfikir positif. Mari kita sama-sama berbuat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau ada politis lain dari partai apapun, kita juga siap fasilitasi, termasuk pak Baharman mau difasilitasi, kita siap bantu,” katanya.

Ia menambahkan, ia sebagai bagian dari pemerintah sekaligus warga Kota Palopo mengapresiasi aktivitas sosial yang dilakukan oleh Anggota DPRD Palopo lainnya. Seperti Cendrana Saputra Martani (CSM) yang membagikan 20 ton beras untuk Warga Kota Palopo.

”Saya mengapresiasi sahabat Cendrana yang memiliki kepekaan sosial yang begitu tinggi, sehingga bisa menghadirkan dermawan untuk menyalurkan bantuan yang begitu besar untuk warga Palopo. Harusnya kita secara bersama-sama melakukan hal-hal positif seperti ini, bukan malah sibuk nyinyir mencari kesalahan orang,” tegas FKJ.

”Warga sudah tunggu Pak Baharman bagikan bantuan. Saya ajak pak lurah untuk fasilitasi Pak baharman untuk salurkan bantuannya juga. Saya kira ini adalah hal positif. Tidak usah nyinyir, karena itu pola kampungan. Sembako yang saya bagikan juga, bukan bantuan saya, tetapi bantuan Pak Rusdi Masse. Jadi ini bukan pencitraan untuk saya,” tutupnya.

Gunakan Seragam ASN Dianggap Melanggar?

Sebelumnya, dikutip dari laman tekape, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Palopo, Baharman Supri menyoroti aktifitas Kepala BKSDM Palopo, Farid Kasim Judas (FKJ).

Sorotan itu muncul setelah FKJ yang masih mengenakan seragam ASN ikut membagikan paket sembako bantuan Ketua Nasdem Sulsel, Rusdi Masse (RMS).

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa 12 Mei 2020, Baharman meminta FKJ, selaku pejabat eselon 2, agar memberi keteladanan kepada masyarakat, dalam menjalankan etika pemerintahan dan etika publik, atas keterlibatan dirinya membagi sembako politisi di Palopo.

Menurut legislator Golkar Palopo ini, ada dua hal yang tidak boleh dilakukan ASN, karena menjadi sorotan publik dan menjadi diskursus di masyarakat.

Pertama, kehadirannya sebagai pejabat Kepala BKSDM berseragam ASN ikut membagi sembako.

“Padahal, dia sendiri tau, kalau praktek seperti itu melanggar aturan ASN. Apalagi orang tuanya sebagai Walikota, di setiap pidatonya, selalu berpesan agar dalam bekerja, selalu berdasarkan hukum atau peraturan yang ada,” tandasnya.

Kedua, di saat masyarakat dilarang berkumpul, justru cara membaginya mengumpulkan masyarakat secara massal untuk dibagikan sembako.

“Mungkin butuh pencitran, tapi lagi-lagi bertentangan dengan surat edaran Kapolri. Jadi dengan model seperti inilah, yang dikhawatirkan banyak panganut teori demokrasi, pejuang demokrasi, tidak sedikit orang mau mencapai kekuasaan, menghalalkan segala cara,” ujarnya.(red)

Read Previous

Pemkab Lutra Terima Bantuan AirNav Indonesia Melalui UPNP Masamba

Read Next

Walikota Palopo Beberkan Jenis-jenis Bantuan yang Siap Disalurkan

ADS AUTO

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *