Gubernur Sulsel Akui UU Omnibus Law Tak Dapat Akomodir Keinginan Seluruh Masyarakat

 Gubernur Sulsel Akui UU Omnibus Law Tak Dapat Akomodir Keinginan Seluruh Masyarakat

Nurdin Abdullah menjelaskan terkait Omnibus Law ditengah-tengah Mahasiswa


Gubernur Sulsel Akui UU Omnibus Law Tak Dapat Akomodir Keinginan Seluruh Rakyat Indoensia

HM Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) mengakui, Undang-undang yang baru saja tersahkan dan menjadi polemik, Omnibus Law tak bisa mengakomidir semua keinginan masyarakat Indonesia.

Gubernur Sulsel Akui UU tersebut saat menjelaskan bagaimana tentang UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw pada ratusan massa aksi saat memadati Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 12 Oktober 2020 tadi.

Zona Merah Sulsel Untuk Penyebaran Covid-19 Sudah Tidak Ada

Namun demikian, Nurdin yang merasa bagian dari dunia pendidikan, tentu akan berdiri bersama dengan para mahasiswa. Selain itu juga bersama Ketua DPRD Sulsel, Pangdam Hasanuddin dan Kabinda Sulsel.


“Anak-anak ku sekalian yang saya hormati. Saya cintai dan saya banggakan. Tentu kalian semua adalah agen perubahan untuk Indonesia,” tegas Nurdin Abdullah yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh massa aksi.

“Saya bagian dari dunia pendidikan, kebetulan menerima amanah menjadi Gubernur. Mohon dengarkan baik-baik, karena saya yakin dan percaya, kalau ada yang bertanya apa itu Omnibuslaw pasti banyak yang belum mengetahui. Termasuk kita semua ini karena ini baru,” ungkapnya.

Sebelumnya, Nurdin Abdullah menjelaskan poin-poin penting dalam UU Cipta Kerja tersebut. Pertama, untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan mendapatkan izin secara gratis. Kedua, pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak wajib lagi untuk menyetor sejumlah uang sebelum izin keluar.

Ketiga, pendirian koperasi tidak wajib untuk memiliki anggota banyak sebagai syarat untuk diberikan izin membangun koperasi.

“Apa sisi baiknya omnibuslaw ini? UMKM ini kita bisa buat gratis izin-izinnya. Kedua, membangun PT tidak lagi harus wajib menyetor 100 juta, membuat koperasi anggotanya juga tidak terlalu banyak,” jelasnya, Senin, 12 September 2020.

Begitu juga untuk teman-teman serikat pekerja mendapatkan perlindungan secara khusus soal pesangon. Menurut Nurdin, sebelum Omnibuslaw bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon pekerja hanya sanksi perdata, sementara Omnibuslaw langsung kena pidana.

Jangan Lupakan Protokol Kesehatan, Gubernur Sulsel Ingatkan Massa Aksi

“Harus teman-teman serikat tahu, kalau dulu pesangon tidak perusahaan bayarkan, perusahaan itu bisa terkena undang-undang perdata, tapi dengan undang-undang Omnibuslaw ini pesangon nggak terbayar pidana. Itukan menguatkan,” urainya.

Disisi lain, dalam UU Omnibuslaw pekerja terkena Pemutusan Hak Kerja (PHK) memang ada pengurangan. Sebelumnya dibayar 32 kali gaji, di Omnibuslaw dikurangi menjadi 25 kali gaji. Pengurangan jumlah pembayaran pesangon ini menurut dia untuk mengurangi beban perusahaan, namun sisa pembayaran yang tidak dibayarkan perusahaan akan ditanggung asuransi.(hms)

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *