Inovasi Banua Merah Pemkot Palopo Masuk Top 30 Inovasi Pelayanan Publik
Inovasi Banua Merah Pemkot Palopo Masuk Top 30 Inovasi Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Palopo berhasil meraih penghargaan atas Inovasi Banua Merah (Bantu Anak Meraih Harapan) yang díserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Prov Sulsel Kepada perwakilan Pemerintah Kota Palopo, Maryam Marzuki SKM.,M.Kes selaku Penanggung Jawab Program Promosi Kesehatan Puskesmas Wara.
Penyerahan Penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini berkaitan dengan kegiatan Pendampingan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dam Reformasi Birokrasi.
Jadikan Palopo Kota Modern, Walikota Konsultasikan RTRW
Dalam Laporannya, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan Andi Mirna, SH menyampaikan tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap implementasi sakip dan pelaksanaan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik sangat díperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam mencapai alur layanan yang simple, tepat sasaran, berkualitas dan berdaya saing dalam setiap pelayanan.
Peserta dari 8 kabupaten/kota dan untuk Pendampingan evaluasi sakip dan RB dan untuk top 30 inovasi pelayanan publik salah satunya dari Kota Palopo.
Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Abdul hayat, M.Si menyampaikan saatnya harus berpacu dengan serapan anggaran jelang akhir tahun. Serapan anggaran tersebut, tentu harus sejalan dengan kinerja, yang muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Apa yang kita lakukan selama ini harus dípertanggungjawabkan dan harus transparan,” kata Abdul Hayat.
Duta Wisata Kota Palopo Ikuti Ajang yang Sama Tingkat Propinsi
Ia mengapresiasi pelaksanaan rakor oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rakor tersebut merupakan bentuk tindaklanjut pendampingan bagi pemerintah daerah.
“Kalau reformasi birokrasi pemerintah kabupaten kuat, maka pemerintah provinsi juga kuat, dan secara nasional akan tangguh,” ujarnya.
Sementara, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Naptalina Sipayung, mengatakan, Kementrian PAN – RB sebagai perumus kebijakan, mengkoordinasikan kebijakan, dan mengevaluasi, untuk mengukur sejauh mana implementasi dan kendala dí lapangan. Forum ini merupakan yang ketiga kalinya dílaksanakan di Sulsel.
“Forum pertama diikuti empat kabupaten, forum kedua enam kabupaten, dan saat ini delapan kabupaten,” kata Naptalina.
Ia berharap, pemerintah provinsi ikut mengkoordinasikan kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Setiap rupiah yang keluar dari APBN dan APBD, harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat.(hms)
