Kelurahan Sallekkoe dan Tomarundung Dijadikan Kampung Demokrasi, Dasarnya Adalah?
Kelurahan Sallekkoe dan Tomarundung Díjadikan Kampung Demokrasi, Dasarnya Adalah?
Walikota Palopo, Drs. H.M Judas Amir.,MH melakukan Penandatangan MOU antara Pemerintah kota Palopo dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pembentukan kampung demokrasi.
Penandatanganan MoU ini dílaksanakan di Ruang Pertemuan Ratona kantor Walikota Palopo, Kamis, 15 April 2021.
Ketua KPU kota Palopo, Abbas, SH.,SHi.,MH menyampaikan tujuan penandatanganan MOU ini karena atas perintah dari KPU RI untuk memetahkan wilayah-wilayah mana yang tingkat partisipasinya yang tinggi dan rendah.
“Kemarin kami sudah petakan di kantor, ada dua kelurahan yang menjadi perhatian kami, ada satu kelurahan yang partisipasinya tinggi yaitu kelurahan Salekkoe dan ada kelurahan yang tingkat pastisipasinya rendah yakni kelurahan Tomarundung,” kata Abbas.
Lebih lanjut, dari dua aspek kelurahan tersebut, Kelurahan Sallekkoe dan Tomarundung di lihat kemudian di laporkan ke KPU RI. Dímana harapannya dalam hal mempertahankan tingkat partisipasi yang tinggi pada kelurahan tersebut agar lebih meningkatkan lagi dan yang rendah agar dítingkatkan.
Biaya Plesiran Per Kades Rp5 Juta, Ketua Satgas PEN Mengaku Tak Mengetahui
Sementara itu, Walikota Palopo mengatakan tugas pemerintah terkhusus para Lurah agar bagaimana caranya dapat menyukseskan Pemilu kedepannya yang akan dílakukan pada tahun 2024 mendatang.
“Dímohon perhatiannya agar semua hal yang terkait agar di amati secara baik dan dílaksanakan dengan baik. Jika ada yang kurang dipahami agar berkoordinasi dengan KPU dan Panwaslu berkaitan dengan pemilu nantinya”, tutur Walikota.
“Dibaca aturannya supaya pekerjaan kita berjalan baik dan apa yng tidak diinginkan tidak terjadi,” sambungnya.
Hadir pada kegiatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan kota Palopo, Drs. Burhan Nurdin, Asisten III Administrasi Umum setda kota Palopo, dr. Ishaq Iskandar, dan para Lurah se-kota Palopo.(hms)
