Kontroversi Pernyataan Presiden Jokowi, Muhammadiyah Minta Kepatuhan pada Etika dan Hukum
SPIRITKITA.COM — Muhammadiyah mengungkapkan kekhawatiran terkait pernyataan kontroversial Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai keterlibatan presiden dalam kampanye dan dukungan terhadap kontestan. Meskipun Jokowi menekankan bahwa kampanye tersebut tidak menggunakan fasilitas negara, Muhammadiyah memandang pernyataan tersebut memicu kontroversi dalam masyarakat.
Dalam keterangan resmi, Muhammadiyah menyatakan bahwa pandangan normatif terhadap pernyataan tersebut tidak dapat dipisahkan dari esensi kampanye dan Pemilu. Muhammadiyah juga menyoroti aspek filosofis, di mana Presiden dianggap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan integritas penyelenggaraan pemilu.
Dari perspektif etis dan teknis, Muhammadiyah menekankan pentingnya kepatuhan pada sumpah jabatan penyelenggara negara, terutama dalam konteks Pemilu. Sikap Muhammadiyah termasuk desakan agar Presiden mencabut pernyataannya yang dianggap merugikan netralitas institusi kepresidenan.
Selain itu, Muhammadiyah meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meningkatkan pengawasannya terhadap potensi penyalahgunaan fasilitas negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga diminta untuk memperkuat peran pengawasannya terhadap penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
