Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Sinkron, Banyak Temuan BPK
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Sinkron
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali tak sinkron. Hal ini khususnya terkait dengan belanja dalam anggaran negara.
“Hasil evaluasi kami selama ini belanja pusat dan daerah sering tidak sinkron, koordinasi pusat dan daerahnya,” ungkap Sri Mulyani.
Ia mencontohkan koordinasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) fisik di daerah tak sinkron dengan pemerintah pusat. Padahal, pemerintah pusat dan daerah perlu koordinasi agar manfaatnya lebih besar untuk masyarakat di daerah.
BKN Sebut Sejumlah Jabatan ASN Direncanakan Dievaluasi
Menurutnya, program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran DAK fisik seringkali berbeda. Dengan demikian, pemerintah pusat perlu mengecek ulang berkali-kali agar implementasinya berjalan dengan tepat.
“Misalnya DAK fisik mengenai jalan antara prioritas jalan nasional, provinsi, kabupaten, atau kota kan perlu sinkronisasi yang tentu manfaatnya lebih baik daripada dialokasikan dan direncanakan secara tidak terkoordinasi,” kata Sri Mulyani.
- Pj Wali Kota Palopo Gelar Buka Puasa Bersama dalam Safari Ramadan di Telluwanua
PALOPO, SPIRITKITA – Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP, bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dan Forkopimda, melaksanakan buka puasa bersama masyarakat dalam Safari Ramadan ke-19 di Kantor Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo,… Baca Selengkapnya: Pj Wali Kota Palopo Gelar Buka Puasa Bersama dalam Safari Ramadan di Telluwanua - Pj Wali Kota Palopo Hadiri Musrenbang RKPD 2026, Bahas Pembangunan Berbasis Data
PALOPO, SPIRITKITA – Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanza DP, menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2026 di Aula Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, Rabu… Baca Selengkapnya: Pj Wali Kota Palopo Hadiri Musrenbang RKPD 2026, Bahas Pembangunan Berbasis Data - Pj Wali Kota Palopo Tinjau Pasar Murah untuk Kendalikan Inflasi Jelang Lebaran
PALOPO, SPIRITKITA – Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanza DP, meninjau langsung Pasar Murah Rumah Pangan PKK yang digelar di halaman belakang Kantor Wali Kota Palopo, Rabu (19/3/2024). Kegiatan ini diselenggarakan Dinas… Baca Selengkapnya: Pj Wali Kota Palopo Tinjau Pasar Murah untuk Kendalikan Inflasi Jelang Lebaran - Pemkab Luwu Timur Gelar Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD
LUTIM, SPIRITKITA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 sekaligus Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RPJMD 2025-2029. Kegiatan ini berlangsung di Aula Sasana Praja… Baca Selengkapnya: Pemkab Luwu Timur Gelar Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD - Terduga Pembunuh Feny Ere Ditangkap di Luwu Utara, Polisi Dalami Motif
PALOPO, SPIRITKITA – Polisi akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan Feny Ere (28), karyawan PT Honda Sanggar Laut Kota Palopo, yang jasadnya ditemukan di perbatasan Palopo-Toraja Utara pada awal 2025 setelah dinyatakan… Baca Selengkapnya: Terduga Pembunuh Feny Ere Ditangkap di Luwu Utara, Polisi Dalami Motif
“Jadi kalau kami mau konsolidasi untuk program mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kami lakukan sinkronisasi lagi dari dokumen anggaran di Bappenas dan perencanaan di K/L masing-masing dengan program yang memang disiapkan,” jelas Sri Mulyani.
Ia bilang menyamakan belanja yang ada di tiap K/L dan daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, di daerah ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui proses DPRD masing-masing,” ungkapnya.
Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi Bunga Kredit UMKM Rp35,2 Triliun
Selain itu, ada aliran dana yang dikirim dari pusat melalui berbagai skema. Misalnya, DAK fisik, DAK non fisik, dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana desa, dan dana insentif daerah (DID). Sri Mulyani menyebut seluruh aliran dana ini perlu diselaraskan satu sama lain.
“Aliran-aliran ini kalau mau disinkronkan itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa,” pungkas Sri Mulyani.
Berdasarkan temuan BPK sering muncul banyak Kementerian dan Lembaga yang meminta anggaran yang dipakai hasilkan barang dan nanti diserahkan ke masyarakat atau Pemda.
Namun kemudian Pemda justru tidak mau terima karena tidak ada biaya pemeliharaan dan sebagainya.
“Nah ini sering muncul. Misal suatu kementerian bangun suatu infrastruktur, sudah jadi mau diserahkan ke Pemda, dibilang ‘oh saya tidak butuh infrastrukktur ini’. Itu kan program pusat, nah ini timbulkan suatu persoalan,” tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, karena sinkronisasi program yang tidak sama justru jadi persoalan. BPK mendapati bahwa belanja kepada masyarakat ternyata tidak sesuai dan tidak sinkron yang dibutuhkan masyarakat atau Pemda.(red)
