KPK Bidik Rencana Aksi Pemkab Luwu Timur, Bupati: Sambut Baik Tim Korsupgah

 KPK Bidik Rencana Aksi Pemkab Luwu Timur, Bupati: Sambut Baik Tim Korsupgah

KPK Bidik Rencana Aksi Pemkab Luwu Timur

Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah IV berkunjung ke Kabupaten Luwu Timur. Dalam kunjungan monitoring dan evaluasi (Monev) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Luwu Timur ini, Tim KPK bertemu dengan jajaran Perintah Kabupaten Luwu Timur.

Pertemuan tersebut berlangsung di Aula rumah jabatan Bupati Luwu Timur, Kamis (01/07/2021). Hadir sebagai narasumber dari Tim Korsupgah KPK Wilayah IV, Basuki dan Ikbal. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Luwu, ikut hadir, Bupati Luwu Timur, H. Budiman, Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli, Kepala Inspektorat, Salam Latif dan Kepala OPD serta instansi vertikal daerah yakni BPN/ATR Luwu Timur.

Bupati Luwu Timur, H. Budiman dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Tim Satgas Korsup KPK di Kabupaten Luwu Timur.



“Pemkab Luwu Timur menyambut baik atas kunjungan Tim Korsupgah KPK di Luwu Timur. Ini dalam rangka mendorong terciptanya Pemerintahan yang bersih,” ujar Bupati.

Terkait Program Pencegahan Korupsi, Bupati Budiman mengatakan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sejak Tahun 2018 hingga saat ini secara aktif mengikuti Supervisi atau arahan dari Tim Korsupgah (Koordinasi Supervisi & Pencegahan) KPK-RI. Terutama melalui aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention) yang kini aplikasinya bernama Jaga.id yang dídalamnya meliputi 8 (delapan) area intervensi.

Bupati Laporkan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Selanjutnya ia juga melaporkan tentang akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan daerah sejak díperiksa oleh BPK-RI dari Tahun 2004 melalui pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah meraih 9 kali opini WTP.

Sementara terkait dengan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sudah mencapai level 3.

“Bulan Juni 2019 silam Sertifikat level 3 dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah kami terima. Dímana saat itu Inspektorat Kabupaten Luwu Timur termasuk 9 (sembilan) dari seluruh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan kapabilitas level 3,” kata Bupati.

Demikian pula dengan Tingkat Maturitas (Kematangan) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Kabupaten Luwu Timur. Ini telah mencapai level 3 pada tanggal 5 Juli 2019 dan merupakan APIP Pertama di Indonesia bersamaan dengan Kabupaten Gowa yang menyandingkan gelar Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Level 3.

“Terlepas dari pencapaian akuntabilitas keuangan, tentunya kami juga memiliki kelemahan-kelemahan,” kata Bupati Budiman.

Untuk itu, melalui kehadiran Tim KPK-RI kali ini yang akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan 3 (tiga) agenda yaitu Sertifikasi aset, penyelesaian aset bermasalah dan penyerahan PSU, Optimalisasi Pendapatan dan Penyelesaian tunggakan pajak dan Indikator MCP Tahun 2021.

“Kiranya dengan kehadiran Tim KPK hari ini dapat memberikan pencerahan dan arahan-arahan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sehingga mendorong kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur utuk perbaikan tata kelola Pemerintahan,” harap Bupati Budiman.

Tak lupa Bupati juga berpesan kepada seluruh OPD terkait untuk menindaklanjuti poin-poin yang menjadi arahan dari tim Korsupgah KPK.

“Saya berharap rekomendasi-rekomendasi yang díberikan oleh Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, dítindaklanjuti sehingga good dan clean government itu bisa terwujud,” imbuhnya.

Delapan Fokus Monitoring KPK

Sementara Tim Korsupgah KPK Wilayah IV, Ikbal mengapresiasi capaian-capaian yang telah dílaksanakan Kabupaten Luwu Timur dalam upaya pencegahan korupsi.

“Seperti yang telah díjelaskan tadi, bahwa Kabupaten Luwu Timur capaian Kapabilitas APIP sudah mencapai level 3, raihan WTP 9 kali serta capaian MCP yang baik dalam rencana aksi pencegahan korupsi, yakni 74,87% díatas nilai rata-rata Kabupaten/Kota se Sulsel, bahkan melebihi capaian Provinsi Sulsel yang hanya 71%.

Hal ini tentunya menjadi modal, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik,” kata Ikbal, sebelum memaparkan secara singkat rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah tahun 2020.

Ikbal menjelaskan maksud Monev yang dílakukannya ini adalah mengevaluasi perkembangan rencana aksi Pemkab Luwu Timur sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Setidaknya, kata Ikbal, ada delapan fokus yang dímonitoring dan díevaluasi, yakni perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). KPK Bidik Rencana Aksi

Selain itu, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tata kelola dana desa, manajemen aset daerah dan optimalisasi Pajak Daerah.

Ia berharap, progres dari monitoring itu akan makin terlihat kedepannya. Untuk itu, perlu ada komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang díawasi oleh Inspektorat.

Untuk mencapai itu, kata dia, perlu komitmen kepala daerah untuk menindaklanjuti hal-hal yang belum tercapai di indikator. “Yang paling inti, harus ada dukungan dari kepala daerah, tanpa itu semua ini tidak akan berjalan,” ucapnya.(nsb)

Dapatkan Notifikasi Berita Terbaru Dari Kami ?    OK Tidak