Laju Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Meningkat, Pemkot Palopo Optimis!

 Laju Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Meningkat, Pemkot Palopo Optimis!

Laju Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Meningkat, Pemkot Palopo Optimis!

Kendati masih dibayang-bayangi wabah Pandemi Covid-19, Pemerinta Kota (Pemkot) Palopo optimis dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diharap kesejahteraan diharap dapat meningkatkan pula.

Plt Kepala Bappeda kota Palopo, Raodatul Jannah melalui Kepala Bidang Perencanaan Makro, Hendri kepada wartawan beberapa waktu yang lalu mengungkapkan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Palopo pada awalnya ditargetkan 7 persen. Namun setelah adanya Covid-19, target tersebut menjadi 4,16 persen. Angka tersebut, sesuai  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Pemkot Palopo.

“Kita berharap angkanya semakin baik. Meski tantangannya juga besar, Selain itu yang juga menjadi poin penting dalam RKPD Perubahan adalah Isu Strategis Covid-19. Bagaimana dampak Covid-19 bisa memengaruhi perekonomian dan bagaimana solusi untuk pemulihan ekonomi kita di Palopo,” urainya.



MTQ XXXI Sulawesi Selatan di Pangkep Diikuti Pemda se Luwu Raya

Sekedar diketahui, angka kemiskinan 2020 dari target 7,64% di RKPD Perubahan targetnya naik jadi 8,35% akibat adanya pelemahan ekonomi dampak virus Corona.

“Angka riil saat ini adalah 7,82% di 2019 lalu. Kita ingin angka kemiskinan ini bisa kita tekan dari angka 7,82% tersebut. Kita berharap angka kemiskinan tidak bertambah seiring adanya Covid-19 tapi bisa semakin menurun,” ulasnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Meningkat

“Kami di Bappeda Palopo tentu berupaya bagaimana program prioritas walikota/wakil walikota dan pelaksanaannya lebih dioptimalkan. Melalui kegiatan program organisasi perangkat daerah, dimana ada 49 OPD, angka itu sudah termasuk 9 kecamatan,” terang Hendri.

Lebih jauh, dirinya mengatakan bahwa saat ini, pihaknya juga masih fokus pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P). Ini yang menjadi tolak ukur bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Perubahan di Tahun Anggaran 2020 ini.

Hendri menjelaskan, jika RKPD-P sudah berada di tangan Provinsi dan menunggu hasil rekomendasinya.

Hal ini dilandasi oleh Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan.

Walikota Palopo dan Forkopimda Ikuti Pembukaan MTQ Virtual Tingkat Sulsel

“Kira-kira minggu ini, insya Allah rekomendasi dari Provinsi Sulsel sudah ada. Kita sisa menunggu saja, nantinya, itu akan menjadi platform atau dasar dalam menyusun KUA PPAS dan RAPBD Perubahan TA 2020 ini,” kata Hendri. 

Poin penting dalam RKPD Perubahan ini, lanjut dia, adalah seberapa besar capaian kinerja program kegiatan yang ditargetkan dalam RKPD Pokok, dimana faktor pentingnya ada pada Ekonomi Makro dan hasil evaluasi RKPD Pokok.

“Yang masuk dalam ekonomi makro meliputi laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, isu strategis, dan perubahan strategis, misalnya adanya bencana non alam yakni Covid-19 yang memengaruhi angka pertumbuhan ekonomi,” terang Hendri.

RKPD Perubahan ini sendiri berangkat dari RPJMD dan Renstra (5 Tahunan), serta Renja atau Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKPD yang setiap tahun disusun dari hasil Musrembang.(red)

Dapatkan Notifikasi Berita Terbaru Dari Kami ?    OK Tidak