Lembaga Survei Pesanan, Adakah? Ini Pendapat Pengamat

 Lembaga Survei Pesanan, Adakah? Ini Pendapat Pengamat

Survei


Seperti pilkada-pilkada sebelumnya, mendekati pelaksanaan Pilkada yang akan terlaksana 9 Desember 2020, lembaga-lembaga survei berlomba-lomba memaparkan hasil surveinya.

Dalam memaparkan hasil surveinya, lembaga survei tersebut menyakinkan bahwa hasil angka perolehan mendekati 100 persen dengan keadaan lapangan.

Tanggapan hasil survei inipun beragam. Bagi yang merasa untung, hasil survei jadi hegemoni politik atas lawannya. Juga sekaligus sebagai psy war. Tanggapan sebaliknya, pihak yang merasa rugi menganggap apa yang disajikan lembaga survei adalah sebuah “survei pesanan”.

Petahana Luwu Raya Sementara Masih Unggul Pada Pilkada Serentak 2020

Dengan kondisi ini, Kredibilitas lembaga survei pun jadi taruhannya. Lalu, apa benar sebuah survei dapat dipesan? Dan apa untungnya?.


Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menilai, hubungan antara lembaga survei dan kandidat penuh dinamika.

“Lembaga survei dan tokoh pendiri mempertaruhkan kredibilitas dan integritas dari kerja-kerja ilmiah mereka. Setau saya, dalam Pilkada, lembaga survei dan konsultan politik itu bisa berbeda,” kata Luhur Prianto.

Luhur mengatakan, lembaga survei biasanya membuat potret survei sesuai kebutuhan klien kandidat. Lembaga yang profesional punya SOP dalam bekerja, termasuk dalam mempublikasikan hasil.

“Umumnya mereka hanya berkewajiban menyerahkan hasil ke pemberi kerja. Tapi Semua tergantung kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja,” ungkap Luhur.

Luhur menyebutkan, lembaga survei yang berafiliasi dan bekerja demi kepentingan klien, tetapi tetap melakukan riset dengan prosedur-prosedur ilmiah yang benar, maka hasilnya masih valid dan reliabel atau terpercaya.

“Tetapi kalau prosedur ilmiah tidak lagi menjadi pertimbangan dalam kerja survei, maka data temuannya tentu tidak layak jadi rujukan. Akan menjadi bahan untuk pembodohan publik,” tuturnya.

Survei Polmatrix Indonesia 72 Persen Publik Inginkan Tunda Pilkda 2020

Luhur melanjutkan, era sekarang ini lembaga survei lebih banyak memainkan politik survei, untuk kebutuhan kliennya. Seperti merilis data, yang tidak berbasis riset ilmiah untuk kemasan citra elektoral kandidatnya.

“Kalau pola operasi riset seperti ini yang mereka terapkan, maka Lembaga Survei Pesanan tersebut akan kehilangan kredibilitas dan integritas,” sindir Luhur.

Luhur menambahkan, dalam tradisi perilaku memilih, ada efek bandwagon. Efek bandwagon adalah semacam efek ikut-ikutan, artinya pemilih cenderung mengikuti pilihan kandidat yang berpeluang menang.

Elektabilitas AKAS Menanjak, SSI Klaim IDP-SM Unggul Sementara

“Biasanya berpatokan pada angka survei terakhir. Posisi inilah data survei sebenarnya bisa berpengaruh pada pemilih,” pungkasnya.(red)

2 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *