Musrembang Sunyi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bisa Dapat Nilai “C” Lagi
MUSYAWARAH Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang dilaksanakan oleh Bappeda dinilai tidak menarik oleh peserta Musrembang Kota Palopo.
Pasalnya, usai seremoni Pembukaan acara yang bertajuk Musrenbang Kota Palopo Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2019” dengan sub tema, “Pembangunan Daerah yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan”, peserta musyawarah rata-rata meninggalkan tempat kegiatan musyawarah.
Dari sumber yang diperoleh redaksi spiritkita.com, peserta musyawarah meninggalkan kegiatan musrembang saat Pjs. Walikota Palopo, Andi Arwien usai memberikan kata sambutan pembukaan Musrembang Kota Palopo.
Padahal, sejatinya, Musrenbang Kota Palopo ini merupakan klimaks dari tahapan-tahapan Musrembang yang telah di laksanakan sebelumnya.
Di Musrembang inilah digodok semua usulan-usulan yang terangkum pada musrembang sebelumnya di tingkat kecamatan, apakah akan terakomodir atau tidak, tentunya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
“Dari semua usulan yg sudah direkap di kecamatan, pastinya ada skala prioritas. Tapi harus diingat tIdak semua usulan itu bakal diakomodir. Musrenbang Kota/Kabupaten itu sebagai ajang ‘”audisi usulan”, kata sumber tersebut yang enggan di publish namanya.
Jika semua tahapan terlaksana dengan baik, maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kota Palopo yang masih bernilai “C” akan berubah pada penilaian berikutnya.
Baca juga ; Status Tersangka Dapat Menggerus Elektabilitas Calon Kada
“Hasil musrembang sangat berkorelasi dengan SAKIP, maka jika ingin membenahi sistim akuntabilitas kinerja ini, semua pihak harus menjalankan tahapan sesuai koridor,” kuncinya.(*****)
