Oknum ASN Luwu Utara Diduga Langgar Kode Etik, Rawan Terkena Sanksi Pemblokiran Data

 Oknum ASN Luwu Utara Diduga Langgar Kode Etik, Rawan Terkena Sanksi Pemblokiran Data

Ilustrasi


Oknum ASN Luwu Utara Diduga Langgar Kode Etik, Rawan Terkena Sanksi Pemblokiran Data

Salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Luwu Utara Nirwan Sakir dinyatakan memenuhi unsur dugaan melanggar.

Hal ini dinyatakan setelah Bawaslu Luwu Utara mengkaji laporan salah satu masyarakat Luwu Utara bernama Asgal Galung.

Komisioner Bawaslu Luwu Utara Ibrahim Umar seperti yang pada laman ideatimes mengatakan, Oknum ASN Luwu Utara yang awalnya sebagai terduga menyalahgunakan bantuan korban banjir bandang Masamba nyata memenuhi unsur dugaan pelanggaran.


Selain membagikan bantuan korban banjir, Nirwan juga kedapatan membawa spanduk salah satu paslon yaitu Indah Putri – Suaib Mansyur.

“Hasil kajian dari Kejadian ini telah kita teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ucap Ibrahim Umar.

Dalam surat tersebut tertulis, yang Nirwan lakukan merupakan pelanggaran terhadap hukum lainnya yaitu undang-undang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah tentang Pembinaan Jiwa Korps dan dua kode etik Pegawai Negeri Sipil.

Sebelumnya, terkabar dugaan ASN terlibat politik praktis viral pada media sosial, Minggu, 20 September 2020 yang lalu. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Nirwan Sakir, jadi tertuduh melakukan bagi bagi sembako Dewan Masjid Indonesia (DMI) atas nama salah satu calon bupati.

Sanksi Pemecatan Jika ASN Terlibat Politik Praktis

Hanya saja, ketika itu, Nirwan Sakir yang juga merupakan salah satu pengurus DMI Luwu Utara menampik dugaan telah bagi-bagi sembako atas nama salah satu calon bupati. Nirwan Sakir kala itu justeru akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

Nirwan Sakir berdalih, terkait kejadian yang sebenarnya, tidak ada bagi sembako. Yang terjadi, kata Nirwan, Ia d|paksa oleh enam orang yang tak d|kenal untuk d|foto bersama dengan sembako itu.

Lebih detail, Nirwan mengungkapkan kronologi kejadian. Nirwan menceritakan saat itu Ia bersama adiknya hendak menuju ke Desa Sadar Kecamatan Bone-bone.

“Saya antar adik untuk bawa alat kosmetiknya. Anak saya juga ikut,” cerita Nirwan Sakir melalui telepon selulernya. Nirwan mengatakan, kebetulan saat itu memang masih ada dua paket sembako DMI diatas mobil. Paket yang belum sempat terbagi, yang lainnya sudah terbagi. Sebagai pengurus DMI, Nirwan Sakir membagikan sembako itu kepada Imam-imam Masjid.

Dalam perjalanan ke bone-bone, lanjut Nirwan, Ia menerima telepon dari keluarga dan meminta tolong sekalian ambil 5 buah spanduk pada salah satu percetakan.

“Setelah saya kasi singgah itu spanduk, Ia hanya ambil 2 buah. Ia bilang kasi kembali ke percetakan saja lebihnya. Nanti adaji yang ambil. Tiba-tiba ada orang bertanya ke kekeluarga, apa itu. Keluarga itu bilang spanduknya calon BISA,” kenang Nirwan.

Lebih lanjut, setelah meninggalkan rumah keluarga itu, menuju ke rumah keluarga yang memang menjadi tujuan utama yakni Desa Sadar Bone-bone. Setelah sampai, ternyata ada sekelompok orang membuntuti menggunakan mobil Ford putih nomor polisi B 9114 BC.

“Mereka berteriak teriak di luar, suruh buka mobilku. Mobil itu ternyata tidak terkunci. Mereka langsung menggeledah mobil. Saya keluar, mereka menarik dan menyeret saya. Ada yang memegang dan paksa saya buka masker, ada yang buka spanduk menyusun sembako. Kemudian ada yang memaksa saya untuk foto. Pokoknya mereka terus membentak. Saya tidak bisa melawan. Karena preman kayaknya,” lanjut Nirwan menceritakan.

Banyak yang Mulai Gila, RSUD Batara Guru Rencana Tambah Gedung Perawatan

Hanya berselang beberapa menit saja, sudah ada postingan di facebook bahwa ada oknum ASN bagi bagi sembako. Padahal dua paket sembako adalah sisa sembako DMI yang belum disalurkan.

“Sembako itu sudah lama ada, sisa dua paket. Yang lain sudah terbagi ke imam-imam masjid,” kata Nirwan.

“Mereka ini sudah melakukan tindakan cara preman, memaksa dan mengambil. Itu sama dengan rampok atau mencuri. Saya juga laporkan atas foto saya yang diedit mau diviralkan,” tegas Nirwan lagi.

Nirwan Syakir adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) D|nas Infokom Kabupaten Luwu Utara (Lutra) merupakan salah satu pejabat Eselon III, dengan jabatan, Kepala Bidang E-goverment pada Infokom Luwu Utara.

Sekedar informasi, salah satu jenis sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar pada pilkada 2020 ini adalah Pemblokiran Data ASN. Sanksi ini merupakan usulan terbaru dari DPR.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengakui telah menandatangani SKB antara MenpanRB dengan KASN, Mendagri, dan Bawaslu

Tjahjo menjelaskan, kewenangan menyatakan bersalahnya tetap ada pada KASN dan Bawaslu. Sementara yang menjadi eksekutor memblokir data pegawai yang terbukti bersalah adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN)

“Dengan pemblokiran data tersebut maka hak-hak kepegawaian yang bersangkutan tidak dapat terlayani,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga mengatakan, Sanksi pemblokiran data ini merupakan sanksi terbaru. Sebelumnya, sanksi dalam kasus Netralitas dalam bentuk hukuman disiplin.

Hanya saja, hukuman tersebut hanya sedikit yang terterapkan kepada pelanggar netralitas ASN. Ini karena Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yaitu Gubernur/Bupati/Walikota, enggan menjatuhkan disiplin.

“Sebab itu menyangkut kepentingan yang bersangkutan sebagai elite politik,” ujar Tjahjo Kumolo.(red)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *