Oknum Kepala Daerah Dituding “Mainkan” Data Miskin Jelang Pilkada

Oknum Kepala Daerah Dituding Mainkan Data Miskin Jelang Pilkada

Pemerintah pusat kesulitan untuk menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran kepada masyarakat. Hal ini kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa dikarenakan sejumlah kepala daerah cenderung menaikkan angka kemiskinan di daerahnya. Terlebih ketika menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Oknum Kepala Daerah menaikkan garis kemiskinan agar bantuan sosial (bansos) yang diterima lebih banyak. Tetapi ketika terpilih dia berusaha untuk menurunkan garis kemiskinan. Dan kalau mau dibantu untuk keluarga miskin mereka mengatakan garis kemiskinan sudah membaik sebagai prestasi kepala daerah

Pemberian Bansos Akan Disatukan, Sejalan Reformasi Penganggaran

Hal inilah dipaparkan Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada Rabu, 1 Juli 2020.

“Persentil yang kita akan intervensi itu berdasarkan APBN itu sangat dipengaruhi oleh data-data dari daerah. Jika sekali daerah tidak melakukan update maka tentu datanya pasti menimbulkan persoalan,” kata Suharso.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto membeberkan baru 103 kabupaten atau kota yang aktif melakukan pembaharuan data ihwal penduduk miskin di daerah terkait dengan validasi data penyaluran bantuan sosial akibat pandemi Covid-19.

  • ASN Tenaga Administrasi Dialihkan ke Desa Jadi Tenaga Fungsional
    ASN Tenaga Administrasi Dialihkan ke Desa Jadi Tenaga Fungsional Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo kembali menegaskan langkah-langkah restrukturisasi ASN. Pasalnya, beberapa waktu belakangan beredar isu jika 1,6 juta pegawai negeri sipil (PNS) tenaga administrasi disebutkan akan dipindahkan ke desa….
  • Mendikbud Bolehkan Sekolah Tatap Muka di Semua Zona Covid-19
    Mendikbud Bolehkan Sekolah Tatap Muka di Semua Zona Covid-19 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem membolehkan SMK dan perguruan tinggi untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Ini tanpa ada batasan Zona Pandemi Covid-19. Namun demikian, Mas Menteri, demikian Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan, pembelajaran tatap muka tersebut…
  • Pinjaman Tanpa Bunga ke Masyarakat Segera Diluncurkan
    Pinjaman Tanpa Bunga ke Masyarakat Segera Diluncurkan Pemerintah kembali berencana akan menggulirkan bantuan sosial untuk rumah tangga atau keluarga. Bansos ini nantinya dalam bentuk kredit tanpa bunga. Staf khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, Pinjaman Tanpa Bunga ke Masyarakat ini sebagai upaya…
  • Pemerintah Daerah Diminta Beli Masker Besar-besaran
    Pemerintah Daerah Diminta Beli Masker Secara Besar-besaran Kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk belanja masker besar-besaran. Masker itu kemudian dibagikan kepada masyarakat dalam program sosialisasi pentingnya penggunaan masker untuk mencegah penularan Covid-19. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy…
  • Data Costumer KreditPlus Bocor, Diperjualbelikan di Internet
    Data Costumer KreditPlus Bocor, Diperjualbelikan di Internet Pengguna aplikasi pinjaman online KreditPlus patut waspada. Dikutip dari Sophos, Selasa 4 Agustus 2020, setidaknya ada 896 ribu informasi pribadi dari pengguna KreditPlus yang dibobol dan dijual di Forum Bleeping Computer. Forum ini memang dikenal kerap mengumbar informasi…

Artinya, menuru Yandri, masih ada 411 kabupaten atau kota yang belum melakukan pembaharuan data penduduk miskin di daerah masing-masing.

“Maka tidak salah atau aneh kalau kita mendengar dari media sosial. Berita-berita dan informasi langsung ketika kunjungan kerja masih banyak data yang tumpang tindih. Dan penyaluran bansos tidak tepat sasaran,” kata Yandri saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Sosial. Menteri Dalam Negeri, Desa PDTT, PPN dan Menteri Keuangan pada Rabu (1/7/2020).

Tagihan Listrik Tak Bengkak, PLN Sediakan Layanan, Begini Caranya

Dia mencontohkan, terdapat 2 ribu data orang yang menerima bantuan sosial tidak bisa dikonfirmasi alamat dan tempat tinggalnya di Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, dia menegaskan, perlu adanya satu data kemiskinan untuk memverifikasi dan validasi data kemiskinan secara nasional dan terkoorinasi dengan baik antara lembaga dan kementerian.

“Perlu ada SKB untuk memastikan tidak ada wali kota, bupati, gubernur hingga desa yang tidak fokus dengan data kemiskinan dan indikatornya harus sama termasuk BPJS. Data BPJS juga tidak sinkron berapa triliun uang rakyat yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.(fik)

Read Previous

Pemkab Lutim dan Lutra Ikuti Peringatan Hari Bhayangkara ke-74 Secara Virtual

Read Next

HUT Bhayangkara ke-74 di Kabupaten Luwu Semarak

ADS AUTO

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *