Oknum Kepala Daerah Dituding “Mainkan” Data Miskin Jelang Pilkada

 Oknum Kepala Daerah Dituding “Mainkan” Data Miskin Jelang Pilkada

Ilustrasi


Oknum Kepala Daerah Dituding Mainkan Data Miskin Jelang Pilkada

Pemerintah pusat kesulitan untuk menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran kepada masyarakat. Hal ini kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa dikarenakan sejumlah kepala daerah cenderung menaikkan angka kemiskinan di daerahnya. Terlebih ketika menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Oknum Kepala Daerah menaikkan garis kemiskinan agar bantuan sosial (bansos) yang diterima lebih banyak. Tetapi ketika terpilih dia berusaha untuk menurunkan garis kemiskinan. Dan kalau mau dibantu untuk keluarga miskin mereka mengatakan garis kemiskinan sudah membaik sebagai prestasi kepala daerah

Pemberian Bansos Akan Disatukan, Sejalan Reformasi Penganggaran

Hal inilah dipaparkan Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada Rabu, 1 Juli 2020.



“Persentil yang kita akan intervensi itu berdasarkan APBN itu sangat dipengaruhi oleh data-data dari daerah. Jika sekali daerah tidak melakukan update maka tentu datanya pasti menimbulkan persoalan,” kata Suharso.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto membeberkan baru 103 kabupaten atau kota yang aktif melakukan pembaharuan data ihwal penduduk miskin di daerah terkait dengan validasi data penyaluran bantuan sosial akibat pandemi Covid-19.

  • Rakernis Gabungan 4 Divisi, Kapolri Minta Penguatan Transformasi Menuju Polri Presisi
    Rakernis Gabungan 4 Divisi, Kapolri Minta Penguatan Transformasi Menuju Polri Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan Dívisi Hukum (Dívkum) Polri, Dívisi Humas Polri, Dívisi Hubinter Polri dan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri, di Gedung Rupatama, Jakarta […]
  • Refleksi Hari Lahir Pancasila, Kapolri: Bersatu dan Gotong Royong Melawan Covid-19
    Refleksi Hari Lahir Pancasila, Kapolri: Bersatu dan Gotong Royong Melawan Covid-19 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bergotong royong melawan dan memerangi Pandemi Covid-19 atau virus corona dewasa ini. Semangat gotong royong itu, kata Sigit, merupakan salah satu bentuk […]
  • Nasib Honorer K2 di Sulsel Mulai Disingkirkan Perlahan, PHK2I: Kejam
    Nasib Honorer K2 di Sulsel Mulai Dísingkirkan Perlahan, PHK2I: Kejam Nasib Honorer K2 yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel) ibarat telur di ujung tanduk. Pasalnya, tenaga kerja pemerintah non-ASN tersebut secara perlahan dísingkirkan dari instansi tempat mereka mengabdi. Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (Korwil […]
  • Formasi Lulusan SMA/SMK Sederajat di Seleksi CPNS 2021 Tersedia, KemenPANRB: Siapkan Dokumen!
    Formasi Lulusan SMA/SMK Sederajat di Seleksi CPNS 2021 Tersedia, KemenPANRB: Siapkan Dokumen! Tahapan seleksi penerimaan CPNS akan segera dímulai. Untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini tak hanya untuk lulusan S1, DIII, dan DIV. Tetapi juga lulusan SMA, SMK, dan sederajat. “Ada beberapa […]
  • Kapal Motor Terbakar di Lautan, 181 Penumpang KM Karya Indah Dikabarkan Selamat
    Kapal Motor Terbakar di Lautan, 181 Penumpang KM Karya Indah Díkabarkan Selamat Kapal Motor Terbakar di Lautan, 181 Penumpang KM Karya Indah Díkabarkan Selamat Viral di media sosial, sebuah kapal motor mengalami insiden kebakaran. Kapal Motor (KM) tersebut adalah KM Karya Indah yang mengalami insiden […]

Artinya, menuru Yandri, masih ada 411 kabupaten atau kota yang belum melakukan pembaharuan data penduduk miskin di daerah masing-masing.

“Maka tidak salah atau aneh kalau kita mendengar dari media sosial. Berita-berita dan informasi langsung ketika kunjungan kerja masih banyak data yang tumpang tindih. Dan penyaluran bansos tidak tepat sasaran,” kata Yandri saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Sosial. Menteri Dalam Negeri, Desa PDTT, PPN dan Menteri Keuangan pada Rabu (1/7/2020).

Tagihan Listrik Tak Bengkak, PLN Sediakan Layanan, Begini Caranya

Dia mencontohkan, terdapat 2 ribu data orang yang menerima bantuan sosial tidak bisa dikonfirmasi alamat dan tempat tinggalnya di Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, dia menegaskan, perlu adanya satu data kemiskinan untuk memverifikasi dan validasi data kemiskinan secara nasional dan terkoorinasi dengan baik antara lembaga dan kementerian.

“Perlu ada SKB untuk memastikan tidak ada wali kota, bupati, gubernur hingga desa yang tidak fokus dengan data kemiskinan dan indikatornya harus sama termasuk BPJS. Data BPJS juga tidak sinkron berapa triliun uang rakyat yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.(fik)

Dapatkan Notifikasi Berita Terbaru Dari Kami ?    OK Tidak