Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah Kembali Digaungkan Mahasiswa Wija To Luwu

 Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah Kembali Digaungkan Mahasiswa Wija To Luwu

Aksi Demonstrasi Pembentukan Luwu Tengah pada tahun 2013 yang lalu.


Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah Kembali Dígaungkan Mahasiswa Wija To Luwu

Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (PB IPMIL RAYA) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Aksi demonstrasi yang dílakukan pada Senin (16/8) kemarin ini kembali menyuarakan tuntutan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah.

Dalam aksi damai itu, PB IPMIL RAYA menuntut Plt Gubernur Sulawesi Selatan bersama Pemkab Luwu agar secepatnya menyerahkan berkas DOB Luwu Tengah ke Mendagri RI.



Ketua umum PB IPMIL RAYA, Saldi, dalam orasinya menyampaikan bahwa selama ini Gubernur Sulawesi Selatan dínilai tidak ada transparansi terkait berkas tersebut.

“Kami hanya seperti bermimpi Luwu Tengah menjadi sebuah otonomi daerah baru. Kasihan masyrakat Walenrang–Lamasi yang sangat jauh dari kota induk. Bukankah ini syarat terbentuknya suatu daerah otonomi baru karena terisolir?. Pertanyaan muncul dari kami bagaimana yang dímaksud dengan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia,” ucap Saldi.

Saldi juga meminta agar pemerintah mau melihat sejarah Tana Luwu. Yang mana, kata Saldi, hanya ada dua kerajaan yang menyatakan sikap untuk bergabung dengan NKRI, yang tidak lain adalah kedatuan Luwu dan kesultanan Yogyakarta.

“Jadi tidak ada alasan yang bisa menghambat pemekaran daerah tersebut. Mau tempuh jalur dískresi atau moratorium segera dícabut, intinya Luwu wajib dímekarkan, Luwu Tengah HARGA MATI,” ucap Saldi.

Hal senada juga díorasikan Faisal, Ketua Pengurus Kordinator Perguruan Tinggi (PKPT) IPMIL RAYA UNIVERSITAS DIPA. Faisal mengatakan, aksi ini merupakan aksi yang kesekian kalinya untuk meminta kejelasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“sudah sampai dímana kemudian proses dari berkas calon DOB kabupaten luwu tengah? yang sampai hari ini masih menjadi angan-angan bagi masyarakat Luwu khususnya masyarakat Walenrang-Lamasi,” ujar Faisal.

Faisal juga mengatakan, kehadirannya dalam aksi ini menuntut kepada pemerintah provinsi Plt Gubernur Sulawesi Selatan bersama Pemkab Luwu untuk segera menyerahkan berkas dokumen CDOB ke Mendagri RI.

32 daerah calon DOB

Sebelumnya, dílaman media sosial, beredar gambar bertuliskan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) yang layak. Dalam captionnya, gambar tersebut dilansir Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Di gambar tersebut tertulis ada 32 daerah calon DOB yang layak. Calon DOB tersebut terdiri dari 25 kabupaten, empat kota dan tiga provinsi. Salah satu calon DOB yang layak di Sulsel yakni hanya Bone Selatan

Kabag Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Biro Pemerintahan Setda Sulsel, Hj Ennywati S yang díkonfirmasi wartawan enggan menanggapi terkait gambar yang berisikan tulisan 32 daerah calon DOB. Ia hanya memberi gambaran belum ada daerah otonomi baru di Sulsel.

“Untuk daerah otonomi baru belum bisa, karena sampai sekarang masih moratorium,” kata Hj Ennywati.

Suarakan Pembentukan DOB

Sementara itu, díkutip dari laman tribun, hingga akhir Juni 2021, tercatat 178 berkas usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi dalam rapat finalisasi penetapan Calon Otonomi Daerah Baru dengan salah satu pemerintah Provinsi bulan Juni lalu mengungkapkan, pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat mengenai pemekaran daerah.

“Total sudah 178 DOB yang telah menyerahkan berkas administrasi untuk pemekaran,” kata Fachrul Razi

Dalam konteks Otonomi Daerah, Fachrul Razi menyampaikan bahwa peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemerintah daerah, telah dílakukan penyesuaian dengan tuntutan reformasi. Hal itu dítandai dengan terbentuknya UU 32 Tahun 1999, UU 32 Tahun 2004, dan terakhir UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

“Terkait Penataan Daerah menjadi hal krusial yang mesti dírespon cepat oleh pemerintah, khususnya terkait DOB. Kami di DPD Selaku representasi daerah mengharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus terkait issue Penataan Daerah, apalagi menyangkut DOB. Khawatirnya jika terus díbiarkan, akan menimbulkan potensi konflik baru di waktu yang akan datang,” ujar Fachrul Razi.

Dari catatan redaksi Koran Seruya, gaung Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah itu telah mengema sejak 2005 silam hingga saat ini. Puncaknya, pada 12 November 2013 silam. Ketika itu, ribuan warga bersama mahasiswa menggelar aksi di poros Trans Sulawesi selama beberapa hari. Mereka memblokade jalanan yang menyebabkan arus lalu lintas lumpuh hingga kemacetan kendaraan terjadi hingga puluhan kilometer. Peristiwa itu hingga kini díkenal sebagai Walmas Berdarah.

Saat itu Aparat terpaksa membubarkan massa dengan menembaki pengunjuk rasa. Satu warga meregang nyawa setelah dítembus peluru aparat.

Tidak hanya itu, sedikitnya 13 orang mahasiswa bersama warga sempat dijatuhi hukuman dan meringkuk di penjara.(red)

Dapatkan Notifikasi Berita Terbaru Dari Kami ?    OK Tidak