Penjabat Gubernur Sulsel Buka Diskusi Panel dan Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan Umum
MAKASSAR,SPIRITKITA — Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri, membuka Diskusi Panel Interaktif mengenai Implementasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah dan Sosialisasi Sistem Informasi Politik dan Pemerintahan Umum. Acara ini di adakan di Four Points Hotel Makassar pada Selasa, 28 November 2023.
Dalam sambutannya, Bahtiar Baharuddin menyatakan bahwa Kesbangpol seluruh Indonesia memiliki peran penting dalam sistem negara, melaksanakan fungsi-fungsi urusan pemerintahan umum dengan tujuan untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara lahir dan batin.
Sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar Baharuddin menyoroti upayanya dalam membangun sistem informasi yang terkoneksi dari tingkat nasional hingga ke tingkat kecamatan. Dia menekankan pentingnya aplikasi yang seragam dalam sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik, mengingat pelaksanaan urusan pemerintahan umum melibatkan tingkat nasional hingga ke tingkat kecamatan.
“Sistem pemerintahan berbasis elektronik harus kita lakukan,” ujar Bahtiar, menekankan pentingnya penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, Bahtiar Baharuddin juga mengapresiasi upaya daerah dalam mengalokasikan anggaran bantuan untuk Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan). Dia menyebut Sulsel sebagai satu-satunya provinsi yang telah menyediakan anggaran bantuan untuk Forkopimcam. Ia juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang telah menganggarkan dana sejak dua tahun lalu sebagai contoh bagi daerah lain.
Acara ini di hadiri oleh 250 peserta dari Kesbangpol seluruh Indonesia, dan sekaligus di rangkaikan dengan penyerahan bantuan sarana penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah untuk 38 provinsi. Bahtiar Baharuddin berharap acara ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan umum di tingkat nasional dan daerah.(*)
