Menpan Targetkan Desember Tahun Ini 20 Persen PNS Diberhentikan

Menpan Targetkan Desember Tahun Ini 20 Persen PNS Diberhentikan

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menargetkan pada Desember 2020 mendatang reformasi birokrasi di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) harus selesai sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

Tjahjo menyebut, ada 20 persen PNS bagian administrasi dari total 4,2 juta lebih pegawai bakal diberhentikan karena dinilai tidak produktif dalam bekerja.

Namun demikian Tjahjo mengakui, tetap saja bagi dirinya memberhentikan PNS tidaklah mudah.

“Kita enggak bisa Pak, memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20 persen tidak produktif itu enggak bisa,” katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7) kemarin.

Meski sulit, ujar Tjahjo, dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 yang telah disahkan pada 8 April lalu telah diatur tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif. Hal ini telah diatur pada Pasal 32 dalam Peraturan BKN.

  • Nama Peserta Lelang Jabatan Terbaik Diserahkan ke KASN
    Nama Peserta Lelang Jabatan Terbaik Diserahkan ke KASN Pelaksanaan seleksi terbuka atau lelang jabatan pimpinan tinggi pratama tingkat eselon IIb, kini memasuki tahapan berikutnya. Para peserta dikabarkan telah memaparkan makalah mereka di hadapan panitia seleksi (Pansel). Bahkan disebutkan,…
  • Akses Penghubung Lima Desa di Masamba Segera Dibangun
    Akses Penghubung Lima Desa di Masamba Segera Dibangun Komponen jembatan Bailey untuk pembangunan Jembatan Balebo di Desa Baloli yang menghubungkan lima desa di kecamatan Masamba telah tiba Rabu 5 Agustus 2020 kemarin. Seperti diketahui, jembatan Balebo sebelumnya terputus…
  • Lahan Parkiran DPRD jadi Base Camp Pengungsi Banjir
    Lahan Parkiran DPRD Disulap jadi Base Camp Pengungsi Lahan Parkiran Mobil di Kantor DPRD Lutra di Jadikan base camp sementara untuk para pengungsi banjir bandang. Ini seiring bertambahnya pengungsi dari Dusun Pontaden, Lombok dan Ingkor Kelurahan Bone Tua…
  • Daerah Sasaran Banjir Minta Dikosongkan, Gubernur: Revitalisasi Sungai Mendesak
    Daerah Sasaran Banjir Minta Dikosongkan, Gubernur: Revitalisasi Sungai Mendesak Revitalisasi Sungai sangat dibutuhkan segera. Penegasan itu diungkapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah pasca banjir yang kembali melanda Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Hujan deras pada…
  • TPAKD Luwu Fasilitasi Rencana Pelaksanaan Program Asuransi Petani dan Nelayan
    TPKAD Luwu Fasilitasi Rencana Pelaksanaan Program Asuransi Petani dan Nelayan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Luwu menggelar rapat koordinasi (Rakor) di ruang pertemuan kantor Bappelitbangda, Rabu (5/8/2020). Rakor ini dalam rangka pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak…

“PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,” demikian isi aturan tersebut.

Target kinerja yang dimaksud pada Pasal 32 ayat 1 ini dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) dan akan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya.

Adapun penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut.

Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari/sama dengan 110 sampai angka kurang dari/sama dengan 120. Dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara.

Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 90 sampai angka kurang dari/sama dengan 120. Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 70 sampai angka sama dengan 90.

Oknum Kepala Daerah Dituding “Mainkan” Data Miskin Jelang Pilkada

Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 50 sampai angka sama dengan 70. Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50.

Dalam regulasi tersebut dijelaskan, selama 6 bulan PNS tersebut diberi kesempatan memperbaiki kinerja. Namun, jika tidak ada perubahan setelah masa yang diberikan maka harus melakukan uji kompetisi ulang.

“PNS tersebut diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal PNS tidak menunjukan perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali,” isi dari Pasal 32.

Bila setelah mengikuti uji kompetisi PNS tersebut justru tak memenuhi standar kompetensi jabatan, dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian ESDM Rencana Hapus Premium dan Pertalite Juga Cabut Subsidi

“Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf c, PNS ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun,” jelas aturan itu.

Pada akhirnya, setelah 1 tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, maka PNS tidak produktif atau mendapat penilaian kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang akan diberhentikan secara hormat.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku sejak peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penilaian kinerja PNS diundangkan,” demikian penutup dari regulasi itu.(hry)

Read Previous

Syarat Kegiatan Belajar-Mengajar Zona Hijau Versi GTPP Covid-19

Read Next

Jemaah Salat Idul Adha di Luwu Utara Wajib Pakai Masker

ADS AUTO

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *