PSBB Makassar Tidak Efektif, Ini Titik Lemahnya

PSBB Makassar Tidak Efektif

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar yang dimulai sejak Jumat, (24/4) lalu pelaksanaannya dinilai tidak efektif menekan laju penyebaran wabah COVID-19.

psbb makassar tidak efektik
Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dinilai sejumlah kalangan tidak efektik

Pakar kesehatan Universitas Hasanuddin, Dr. Aminuddin Syam melihat beberapa masalah yang melatarbelakangi belum optimalnya hasil PSBB.

Menurutnya, yang pertama, Pemkot Makassar dianggap tidak siap dengan jaring pengamam sosial. Khususnya ketersediaan pangan untuk warga yang masuk dalam kategori paling terdampak dan membutuhkan bantuan. Imbasnya, meski PSBB telah berjalan, masih banyak orang-orang yang keluar rumah.

“Masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap masih selalu keluar rumah mencari rejeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” ungkap Aminuddin.

Selanjutnya, kata Aminuddin, Koordinasi internal Pemkot Makassar Tidak Efektif. Aminuddin berpendapat, ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang kurang begitu memahami rujukan penerpan PSBB. Padahal menurutnya seluruh rujukan dan aturan sanksi sangat jelas tertuang dalam perwali.

Akibatnya, beragam jenis pelanggaran pun kerap ditemui petugas dalam penindakan di lapangan. Hal yang paling umum terjadi adalah toko yang beroperasi di luar ketentuan pelaksanaan PSBB.

“Ada OPD yang memberi izin kepada pengusaha untuk membuka toko. Padahal bahan jualan toko tersebut tidak termasuk yang dibolehkan oleh perwali,” ujar Aminuddin.

Selain itu, law enforcement atau penegakan hukum yang nyata belum berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya masih banyak yang melanggar aturan PSBB.

“Belum diterapkan (sanksi) secara tegas terhadap masyarakat yang melanggar peraturan wali kota, sehingga tidak ada efek jera yang dilihat masyarakat,” katanya.

Warga Masih Boleh Mudik jika Memenuhi Persyaratan

Selain itu, Aminuddin melanjutkan, hal yang paling utama adalah kesadaran sebagian masyarakat terkait kesehatan yang masih sangat rendah. Sosialisasi maupun edukasi secara masif tidak akan optimal jika tidak dibarengi dengan penindakan tegas.

“Mereka tidak ada ketakutan peraturan wali kota meskipun aparat sudah berupaya maksimal memberikan pemahaman,” ucapnya.

Pendapat Dewan

Penilaian pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar tidak efektif juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat DPRD Makassar, Fatma Wahyuddin.

Legislator dari Partai Demokrat ini menyarankan agar pelaksanaan PSBB, ceck point atau posko pemeriksaan seharusnya ditambah.

Total THR PNS Rp29 Triliun Siap Dicairkan

Fatma mengatakan, masyarakat masih leluasa keluar tanpa memakai masker, berkendara sambil berboncengan. Begitu pun dengan pengemudi mobil masih terlihat mengisi penuh penumpang.

“Seakan tak ada sama sekali perbedaan antara PSBB atau tidak. Jalanan masih sangat ramai. Hilir mudik masyarakat masih seperti biasa,” cetus Fatma.

Fatma pun mendesak agar Pemkot Makassar menambah titik posko pemeriksaan. Bukan hanya mengandalkan di titik perbatasan saja.

Dengan adanya posko pemeriksaan, maka upaya pemkot untuk meminimalkan aktivitas di jalanan akan jauh lebih efektif. Setiap pengendara diperiksa suhu tubuh, diwajibkan pakai masker dan bagi pengendara tidak boleh berboncengan.(red)

Read Previous

Pasar Terbakar, Delapan Lapak Ludes Sekejap, Lihat Videonya!

Read Next

Update Covid-19 Luwu Raya dan Sulsel, Alhamdulillah, Banyakan Sembuh

ADS AUTO

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *