Refocusing Anggaran di Kabupaten Luwu, Bupati Sebut Dana Bimtek, DID, Perjalanan Dinas,…
Refocusing Anggaran di Kabupaten Luwu, Bupati Sebut Dana Bimtek, DID, Perjalanan Dinas,…
Bupati Luwu, H Basmin Mattayang bersama 518 Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) se Indonesia mengikuti Rapat Konsolidasi Nasional. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tito Karnavian. Hadir pula sebagai narasumber oleh Ketua KPK RI, Irjen Firli Bahuri, Kepala LKPP RI, Roni Dwi Susanto. Juga Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna.
- Unggul Signifikan, Pata-Dhevy Klaim Kemenangan Pilkada Luwu 2024
- 50 Ribu Simpatisan Padati Kampanye Akbar Pata-Dhevy di Lapangan Andi Djemma Belopa
- AgusWin Komitmen Perbaiki Infrastruktur dan Layanan Kesehatan di Walmas
- Paslon Pata-Dhevy Lantik 2.000 Pasukan Barisan Muda di Walmas, Siap Kawal Kemenangan
- Peduli Terhadap Pendidikan dan Ingin Mendirikan Stadion Sepakbola, Paisal : Pata-Dhevy layak jadi Bupati & Wakil Bupati Luwu
Bupati Luwu sendiri mengikuti rakor tersebut melalui video converence di rumah jabatan bupati, Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara, Rabu (8/4/2020)
“Dalam rapat tadi, Bapak Menteri Dalam Negeri RI kembali menegaskan kepada seluruh kepala daerah terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020. Instruksi Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ada beberapa langkah yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing). Juga perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan. Penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net juga,” kata H Basmin Mattayang.
Dalam pelaksanaan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas, berdasarkan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat tugas secara tersirat melakukan pengawasan dan pendampingan akuntabilitas keuangan terkhusus kepada dampak Corona Virus Disease atau Covid-19.
“Dijelaskan pula dalam rapat, selain BPKP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI ditugaskan untuk melakukan pendampingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan pengadaan barang dan jasa terhadap kondisi darurat saat ini, sedangkan posisi KPK RI melakukan koordinasi dan monitoring dengan pihak LKPP dan BPKP untuk mencegah terjadinya tindak korupsi”, lanjut H Basmin Mattayang
Khusus refocusing dan perubahan alokasi anggaran dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Luwu, Bupati Luwu menjelaskan ada beberapa sumber anggaran yang akan dipergunakan.
- Hasil Rekapitulasi Kecamatan Pilwalkot Palopo Rampung, Tinggal Tunggu Rekap Tingkat Kota
- Trisal-Akhmad Menang di Pilwalkot Palopo 2024, Unggul di Lima Kecamatan
- Wali Kota Makassar Sambut Kunjungan Danlantamal VI Brigjen Wahyudi
- HUT KORPRI ke-53, Danny Pomanto Titipkan Pesan Jelang Akhir Masa Jabatan
- Viral! Sindir Paslon Nomor 4, Muhammad Tegar di Laporkan ke Polisi
Anggaran itu antara lain dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan, dana DID, dana penyertaan modal, dana pelatihan prajabatan, dana perjalanan dinas dan dana bimtek/sosialisasi
Turut mendampingi Bupati, Sekda Luwu, Ridwan Tumba Lolo, Kepala Inspektorat, Sakri, Kasie datun Kejari Luwu, Ady Haryadi Annas, Dandramil Belopa, Kapten CBA Marthen Luther, kabag Ops Polres Luwu, Kompol Samurai Anata, Kepala BPKAD, Rahimullah, Kepala BPBD, Rahman Mandaria, Kepala DPMD, Masling Malik dan Kabag UKPBJ, Ikhsan Asaad.(ikp)