Sanksi Pemecatan Jika ASN Terlibat Politik Praktis

 Sanksi Pemecatan Jika ASN Terlibat Politik Praktis

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengingatkan ASN untuk tidak terlibat Politik Praktis


Sanksi Pemecatan Jika ASN Terlibat Politik Praktis

Bawaslu Sulsel (Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan) telah mewanti-wanti agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam politik praktis pada pilkada serentak 2020.

Bawaslu secara tegas meminta agar pelayan masyarakat tersebut bersikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakannya pada salah satu calon kepala daerah yang akan berkontestasi di pilkada serentak tersebut.

Hal ini juga telah diungkapkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Nurdin mengungkapkan, kunci pemicu instabilitas dalam sebuah pemerintahan dimasa Pilkada yaitu ASN yang tidak mampu bersikap netral.


Survei Polmatrix Indonesia 72 Persen Publik Inginkan Tunda Pilkda 2020

Makanya, Nurdin telah memberi peringatan keras. Ia menyebutkan akan mencopot ASN yang terlibat dukung mendukung calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada. Tak hanya itu, orang nomor satu di Sulawesi Selatan ini akan memecat ASN yang terlibat tersebut. Disebutkannya jika ini telah disampaikan kepada kepala daerah. Sanksi Pemecatan Jika ASN Terlibat Politik

Namun demikian, tetap saja ada ASN yang terlibat jelang Pilkada tahun ini. Berdasarkan data Bawaslu Sulsel, tercatat dugaan pelanggaran netralitas ASN berjumlah 67 kasus. 56 di antaranya telah direkomendasikan ke KASN.

Pelaksanaan Pilkada Serentak Terancam Ditunda

Diketahui, jenis pelanggaran yang dilakukan pun berbeda-beda. Mulai dari ASN mendekati atau mencalonkan diri sebagai Bakal Calon, mendukung bakal calon melalui sosial media hingga menghadiri kegiatan silaturrahmi atau yang menguntungkan bakal calon.(ish)

3 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *