Staf Khusus Menteri Perhubungan Kaji Larangan Mudik Lebaran

Staf Khusus Menteri Kaji Larangan Mudik Lebaran

Sejumlah langkah penanggulangan wabah virus corona atau Covid-19 saat ini tengah dikaji oleh Pemerintah. Salah satunya adalah mengkaji untuk melarang mudik Lebaran di tahun 2020.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati mengatakan, saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait sedang melakukan pembahasan terkait opsi pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini jika status darurat corona masih belum mengalami perubahan.

adita irawati
Adita Irawati

“Tadi didiskusikan apakah mudik akan dilakukan seperti biasa atau ada peninjauan ulang, atau bahkan ekstremnya dilarang. Tapi ini belum diputuskan,” ujarnya dalam video conference, dikuti
p Senin, 23 Maret 2020.

Adita menyebut mudik identik dengan perkumpulan dan pergerakan masyarakat di satu titik. Hal tersebut menimbulkan potensi tinggi terjadinya penularan virus corona.

Apalagi saat mudik, terjadi pergerakan besar-besaran, terutama dari perkotaan ke pedesaan. Pola pergerakan yang masif selama mudik akan membuat kontrol terhadap penyebaran Covid-19 semakin sulit.

“Mudik itu sendiri kita tahu, pengumpulan massa dihindari. Bicara mudik sudah terbayang seperti apa akan terjadi perkumpulan masyarakat,” tutur Adita.

Lebih lanjut, Adita menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah mencegah penyebaran virus corona. Oleh karenanya, mudik menggunakan transportasi umum ataupun pribadi masih akan dibahas nasibnya nanti melalui tim bentukan khusus.

“Bagaimana mudik gratis? Ini juga sedang dibahas apakah akan dilarang, ditiadakan, atau dibatasi,” ucapnya.

Perayaan hari raya Idul Fitri sendiri diprediksi akan jatuh pada Mei 2020. Artinya, pemerintah bakal mengambil langkah terbaru terkait kebijakan mudik jika status darurat akhirnya diperpanjang.

Sebagai informasi, BNPB secara resmi memutuskan memperpanjang status darurat bencana akibat virus corona hingga 29 Mei 2020. Ada empat poin keputusan dalam surat yang disahkan Kepala BNPB Doni Monardo tersebut.

Beberapa opsi lainnya seperti mudik dilakukan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, skema penjadwalan mudik berdasarkan kota tujuan, hingga pembatasan transportasi publik. Termasuk mudik hanya bisa dilakukan dengan kendaraan pribadi.

Khusus untuk kebijakan ini, masih dibahas alot lantaran ada kekhawatiran bisa memicu bertambahnya kepemilikan kendaraan pribadi.(fik)

Read Previous

Pemerintah Naikkan Insentif Tenaga Medis, Siapkan RS Darurat Bisa Tampung 22 Ribu Orang

Read Next

ACT–MRI, TKSK, TRC 1 BPBD, Tagana dan Tim Dinkes Palopo Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *