THR PNS Berkurang, Tukin Tak Dihitung
THR PNS Berkurang, Tukin Tak Dihitung
Pemerintah memastikan pegawai negeri sipil (PNS) eselon III ke bawah akan tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Namun jumlahnya berkurangnya dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara untuk eselon III ke atas, termasuk pejabat daerah, pejabat negara, presiden, menteri, DPR RI, hingga DPD, dipastikan tak akan mendapat THR.
Dua Perusahaan Leasing/Pembiayaan Dibekukan oleh OJK, Ini Penyebabnya
Keputusan ini diambil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghemat anggaran karena harus untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 yang membutuhkan dana besar.
Sri Mulyani mengatakan, THR yang nantinya didapatkan PNS hanya berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat, tak termasuk tunjangan kinerja (tukin) atau Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP)
Dengan demikian, pemerintah bisa menghemat belanja pegawai hingga Rp 5,5 triliun, yang akan direalokasikan untuk sektor kesehatan hingga bantuan sosial.
- Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Kabel di Masjid 99 Kubah Makassar
- DPRD Sulsel Apresiasi Pj Gubernur atas Penghargaan Mendagri dan Pemaparan APBD 2024
- Forum Mubalighah Sulsel Gelar Liqo Muharram, Serukan Perubahan Hakiki dengan Islam Kaffah
- Polda Sulsel Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan Wanita di Pangkep, Pelaku Ditangkap
- Kota Palopo Masuk 6 Finalis di South Sulawesi Investment Challenge 2024
“Karena tidak bayar THR yang memasukkan tukin dan karena adanya itu, berarti kita bisa kurangi anggaran THR hingga sampai Rp 5,5 triliun. Dan kalau tidak itu, berarti uangnya dialokasikan masuk ke APBN keseluruhan,” ujar Sri Mulyani dalam video conference.
THR PNS ini rencananya akan turun atau cair paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini, THR hanya diberikan kepada para ASN golongan tertentu. Artinya, tidak seluruh ASN akan mendapatkan tunjangan ini.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengatakan, THR akan diberikan hanya kepada seluruh pelaksana dan eselon III ke bawah. “Bapak Presiden sudah memutuskan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN, TNI, Polri yang posisinya adalah di bawah atau dalam hal ini sampai dengan eselon III ke bawah,” ujar Sri Mulyani. Selain itu, pemerintah menjamin bahwa para pensiunan juga tetap akan mendapatkan THR. Anggaran THR telah masuk dalam daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
- Syarat dan Tata Cara Membuat SKCK Terbaru 2024, Kini Wajib Lampirkan BPJS Kesehatan
- Jokowi Hormati Putusan MK dan DPR, Usulan Usia Minimal Kepala Daerah Picu Polemik
- Empat Persiapan Utama untuk Lolos Seleksi CPNS 2024
- Formasi CPNS 2024 di Palopo Resmi Dibuka: Jadwal Seleksi dan Persiapan Penting yang Harus Diketahui
- Veddriq Leonardo Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Membanggakan Indonesia
Sementara itu, sejumlah pejabat negara, seperti presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, anggota MPR, hingga anggota DPD diputuskan tak akan menerima THR. “Seperti presiden, wapres, para menteri, (anggota) DPR, MPR, DPD, kepala daerah, pejabat negara (lain) tidak mendapatkan THR,” kata Sri Mulyani.
Untuk lebih lengkapnya, berikut besaran THR PNS yang akan diterima PNS berdasarkan golongannya menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS:
Gaji Pokok PNS
Golongan I
Golongan Ia: Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800
Golongan Ib: Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900
Golongan Ic: Rp 1.776.600 – Rp 2.577.500
Golongan Id: Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500
Golongan II
Golongan IIa: Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600
Golongan IIb: Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300
Golongan IIc: Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000
Golongan IId: Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000
Golongan III
Golongan IIIa: Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400
Golongan IIId: Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000
Golongan IV
Golongan IVa: Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000
Golongan IVb: Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900
Golongan IVd: Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200
