Tunjangan Pulsa PNS Sah Diberikan, Syarat dan Ketentuan Berlaku

 Tunjangan Pulsa PNS Sah Diberikan, Syarat dan Ketentuan Berlaku

Ilustrasi Gaji ke 13


Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) resmi menerima pemberian uang atau tunjangan pulsa.

Hanya saja, sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 394/KMK.02/2020 yang ditetapkan pada 31 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebutkan terkait pemberian uang pulsa kepada Pegawai Negeri Sipil hanya berlaku bagi yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Tujuan pemberian uang atau tunjangan pulsa ini sendiri dilakukan untuk mendukung kegiatan bekerja yang sebagian besar dilakukan dari rumah akibat pandemi virus corona (Covid-19).

“Bahwa dengan adanya penerapan sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru, tugas kedinasan, dan kegiatan operasional perkantoran antara lain berupa rapat dan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara daring (online) dari rumah/tempat tinggalnya (work from home),” bunyi KMK tersebut.



Program Pemberian Kuota Internet, Kemendikbud Data Nomor Handphone Siswa

Sri Mulyani menjelaskan, awalnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari setiap satuan kerja di Kementerian/Lembaga (K/L) akan menentukan perlu tidaknya biaya pulsa di satuan kerjanya.

Baru kemudian, jika dirasa perlu maka akan dilakukan relokasi anggaran berdasarkan petunjuk operasional kegiatan (POK).

Anggaran yang direalokasi dari anggaran belanja barang masing-masing satker.
“Kalau mereka tidak melakukan, mereka tidak punya alokasi, jadi harus realokasi dari anggaran yang ada,” kata Kemenkeu Sri Mulyani.

Kemudian masing-masing satker akan mengajukan kepada KPA mengenai usulan relokasi anggaran, ketika KPA menyetujui, baru kemudian dilakukan proses pencairan oleh bendahara.

“Jadi ada tiga unsur. Pihak yang menerima tidak semua, kedua besaran tidak selalu di 200.000 untuk pegawai, kemudian disesuaikan jenis aktivitas,” ujar dia.

Untuk diketahui, besaran uang pulsa adalah Rp 200.000 hingga Rp 400.000, tergantung tingkat jabatan PNS yang bersangkutan. Namun demikian, di dalam kebijakan tersebut dijelaskan, tidak semua PNS akan mendapatkan bantuan pulsa dari pemerintah.

Ganja Dimasukkan Sebagai Tanaman Binaan, Kementan Cabut Sementara Kepmen

Pada diktum kelima dijelaskan, pemberian tunjangan pulsa dilakukan secara selektif, bergantung pada intensitas PNS bekerja dari rumah.

“Pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, kedua, dan ketiga dilakukan secara selektif. Dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online). Dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas,” tulis beleid tersebut.

Kebijakan pemberian uang pulsa ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2020 hingga 31 Desember mendatang

“Biaya paket data dan komunikasi akan diberikan hanya kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online).(red)

Dapatkan Notifikasi Berita Terbaru Dari Kami ?    OK Tidak