Ucapan Selamat Dinkes Lutra Berbau Kampanye, Bawaslu: Kami Lakukan Proses Penelusuran
Ucapan Selamat Dinkes Lutra Berbau Kampanye, Bawaslu: Kami Lakukan Proses Penelusuran
Hari kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati 17 Agustus kemarin membuat Sebagian besar warga Berlomba-lomba memposting ucapan Selamat Hari Kemerdekan diberbagai Media sosial salah satunya Facebook(FB)
Seperti halnya di Luwu Utara, pada beranda halaman Facebook yang dikelola salah satu staf Dinas Kesehatan Luwu utara. Hanya saja postingan ucapan selamat memperingati hari kemerdekaan RI tersebut menjadi sorotan Nitezen. Pasalnya, postingan ucapan selamat memperingati HUT Kemerdekaan tersebut memuat Foto Indah Putri Indriani bersama Suaib Mansur.
Diketahui, Indah Putri Indriani bersama Suaib Mansur adalah salah satu kandidat calon petahana yang akan ikut pada pilkada 2020 yang akan digelar pada bulan Desember mendatang.
“Kok Dinas ikutan Kampanye” komentar Abdi, salah satu warga Luwu utara.
Tak menunggu lama admin dari Halaman FB Dinas Kesehatan Luwu Utara langsung menghapus postingan tersebut dan memberikan klarifikasi jika Adminya Keliru.
Baca juga: Arsyad Kasmar Beri Pesan Menyejukkan untuk Masyarakat Luwu Utara
“Mohon maaf pak, admin kami memang keliru, oleh karenanya kami langsung hapus namun sudah ada yg Screnshoot jadi sudah tidak bisa dihindari lagi, sekali lagi mohon maaf dan pengertiannya” Tulis Admin dalam Klarifikasinya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu utara yang dihubungi via Whatsap mengatakan Pihaknya sudah melakukan penelusuran terkait Ucapan Selamat Dinkes Lutra Berbau Kampanye ini.
“Kami sudah lakukan proses penelusuran” Kata Muhajirin selaku Ketua Bawaslu Lutra.
Sekedar diketahui, dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 sendiri, Bawaslu RI menempatkan ketidaknetralan ASN berada di peringkat teratas, yakni sejumlah 167 kabupaten/kota dari 270 daerah. Hal ini tentunya menjadi isu strategis atas keberpihakan aparatur pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi peserta pilkada.
Politisasi birokrasi telah menimbulkan banyak persoalan, tidak hanya berdampak pada kualitas proses dan hasil demokrasi, tetapi juga dapat menyalahgunakan anggaran pemerintah daerah. Muncullah program yang seolah-olah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, padahal ditunggangi kepentingan politik.(bayu)
