Jatah Kuota CPNS Pemprov Sulsel Berkurang, Pengadaan PPPK Dipending
Jatah Kuota CPNS Pemprov Sulsel Berkurang, Pengadaan PPPK Dipending
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan telah menerima jumlah kuota CPNS tahun 2019 untuk Pemprov Sulsel. Dari jumlah usulan yang diajukan, Kepala BKD Pemprov Sulsel, Asri Sahrun mengatakan, untuk tahun 2019, usulan yang sebelumnya telah diberikan Pemprov Sulsel jauh beda dengan apa yang ada saat ini
“Ini kita akui kurang dari yang diusulkan. Banyak mendapatkan pemotongan dari usulan yang diberikan sebelumnya. Bahkan formasi kependidikan atau guru tidak mendapatkan kuota sama sekali. Kalau bisa jujur, kita masih butuh tambahan kuota,” kata Asri, Jum’at 18 Oktober 2019.
Bukan hanya itu, usulan pengadaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pun masih ditahan oleh KemenpanRB.
“Untuk jalur PPPK masih ditunda. Alasannya saya tidak mengerti juga,” tambah Asri.
Selanjutnya, kata Asri, jadwal pelaksanaan akan menyusul mengikuti jadwal pusat.
“Kita ikuti jadwal dari pusat, pembentukan panitia saya kira sudah bisa saja karena sudah rutin dilaksanakan itu. Untuk jadwal pengumuman ikuti secara nasional saja,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Sulsel (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) mengajukan usulan kebutuhan ASN tahun 2019 sebanyak 543 formasi yang terdiri dari CPNS sebanyak 241 formasi dan PPPK sebanyak 302 formasi
Surat usulan kebutuhan ASN Pemprov Sulsel tersebut menjawab surat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tertanggal 17 Mei 2019.
Dalam lampiran surat yang juga ditujukan ke BKN-RI dan ditandatangani Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah tersebut dirinci, Formasi Umum yang siap diterima oleh Pemprov Makassar sebanyak 241 formasi terdiri dari 151 Tenaga Fungsional dan 90 tenaga teknis.
Buka: Kuota CPNS Pemprov Sulsel, Ijazah yang Diterima dan Kantor Penempatannya
Sementara untuk Formasi PPPK, Pemprov Sulsel siap menampung tenaga fungsional, yakni sebanyak 302 orang. Dari jumlah ini, tenaga fungsional Guru eks K-2 lebih diprioritaskan.(****)
