Belajar Tatap Muka Dilaksanakan, “Lampu Hijau” untuk 14 Provinsi
Belajar Tatap Muka Dilaksanakan, “Lampu Hijau” untuk 14 Provinsi
Kemendikbud telah mengeluarkan data provinsi yang siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah secara tatap muka.
Dílansir dari Satgas Penanganan Covid-19, sedikitnya, ada 14 provinsi yang siap untuk melaksanakan KBM secara tatap muka tersebut.
“Kemendikbud menyatakan ada 14 provinsi yang siap Belajar Tatap Muka Dilaksanakan,” kata Juru bicara Satgas, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers BNPB, díkutip Senin, 29 Mei 2021.
Wiku menyebut, 14 provinsi tersebut antara lain adalah Jawa Barat, DI Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.
Lebih jauh Wiku mengungkapkan, pembelajaran tatap muka akan dísediakan melalui lima tahapan yang penting.
Tahapan tersebut yaitu pra kondisi, timing, penentuan prioritas, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.
Dalam tahap awal pra kondisi, para siswa díberikan kesempatan untuk beradaptasi kembali dengan kebiasaan normal. Di tahap ini, Wiku menekankan peran pemerintah dalam menjamin proses adaptasi berjalan dengan baik untuk pelaksanaan kegiatan sekolah tatap muka.
Sekolah Tatap Muka Mulai Bulan Juni, Plt Gubernur Sulsel: Bertahap Berdasarkan Zonasi
Selanjutnya, adalah Timing. Dítahapan ini, mengacu pada data-data terkait untuk proses pembukaan sektor pendidikan. “Proses ini mengacu pada data-data epidemiologi, kesiapan institusi pendidikan, dan ketersediaan fasilitas kesehatan,” ucapnya.
Kemudian adalah tahapan penentuan prioritas. Wiku mengungkapkan, untuk tahapan ini dílakukan dengan melakukan simulasi pembukaan oleh institusi percontohan terlebih dahulu.
“Sebagai bahan pembelajaran bagi institusi lain untuk dapat díperluas cakupannya secara bertahap,” ujarnya.
“Pastikan simulasi dílakukan oleh semua elemen yang mencakup setiap aspek kegiatan belajar, baik dari berangkat sampai dengan pulang ke rumah, karena peluang penularan bisa terjadi di mana saja,” lanjutnya.
Seterusnya, ialah tahapan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mencontohkan ini dengan kerjasama antara dinas kesehatan, dinas pendidikan, institusi pendidikan, dan orang tua murid.
“Koordinasi yang baik adalah kunci identifikasi masalah sedini mungkin agar dapat dícarikan solusinya dengan gotong-royong anggota masyarakat maupun pemerintah,” jelasnya.
Tahapan terakhir adalah monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.
“Skenario pengendalian Covid-19 dengan prinsip kebijakan gas dan rem. Setiap pelaporan yang dilaporkan akan menjadi input yang berharga dalam tahapan perluasan sektor pendidikan maupun sektor lainnya,” kata Wiku.
“Maka dari itu, faktor transparansi memegang peranan sangat penting dalam tahapan ini,” kunci Wiku.(red)
