Ombudsman Sulsel Pantau Bendungan Bili-Bili, Pastikan Operasional dan Informasi Siaga Banjir
MAKASSAR, SPIRITKITA – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan pengecekan operasional Unit Pengelolaan Bendungan (UPB) Bili-Bili pada Rabu (19/2/2025), menyusul tingginya curah hujan yang menyebabkan kenaikan elevasi air waduk.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Ismu Iskandar, dan diterima oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Pompengan Jeneberang, Nalvian, serta Kepala UPB Bili-Bili, Abd. Razak.
Dalam pemantauan ini, Tim Ombudsman meninjau Dam Control dan Monitoring System Telemetri Bendungan Bili-Bili guna memastikan kondisi terkini bendungan setelah beberapa kali terjadi kenaikan tinggi muka air dan banjir di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros.
Akibat curah hujan tinggi, inflow ke Bendungan Bili-Bili meningkat dengan elevasi mencapai 99,77 meter di atas permukaan laut (Mdpl) pada 11 Februari 2025, melebihi batas normal 99,50 Mdpl.
“Kami melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Spillway (pintu pelimpah air) untuk memastikan fungsi pengendalian air tetap berjalan optimal, terutama dalam kondisi elevasi air yang lebih tinggi dari normal, serta memastikan pasokan air baku PDAM dan irigasi pertanian tetap terjaga,” ujar Ismu Iskandar, Jumat (21/2/2025).
Ombudsman RI Sulsel menyoroti pentingnya informasi yang akurat kepada masyarakat terkait status siaga banjir dan operasional bendungan.
“Kami menemukan banyak informasi di media sosial yang menyebutkan banjir di Maros dan Makassar terjadi akibat pembukaan pintu air Bendungan Bili-Bili. Namun, hasil pemantauan kami menunjukkan bahwa wilayah terdampak banjir, yaitu Maros dan Makassar, berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo dan DAS Maros, bukan DAS Jeneberang yang dikendalikan oleh Bendungan Bili-Bili,” tegasnya.
Ombudsman RI Sulsel juga menekankan perlunya sistem penyampaian informasi terpadu kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Balai Wilayah Sungai, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait lainnya.
“Penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai status siaga bencana banjir. Oleh karena itu, koordinasi antar-lembaga dalam Sistem Peringatan Dini harus diperkuat untuk menghindari disinformasi dan kepanikan,” jelas Ismu.
Menurutnya, sistem ini akan memastikan masyarakat menerima informasi valid dan terkini mengenai kondisi bendungan, curah hujan, serta langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan.
Dengan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga, respons terhadap potensi bencana dapat lebih cepat dan efektif.
“Kami mengapresiasi kerja keras Tim UPB Bili-Bili yang selalu siaga dalam memastikan keamanan dan kelancaran pengelolaan bendungan. Upaya mereka sangat penting dalam mengurangi risiko bencana bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.
