Bupati Luwu Serahkan Proposal Sekolah Rakyat ke Kemensos RI
Bupati Luwu, Patahudding, bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan sejumlah pejabat OPD terkait melakukan kunjungan silaturahmi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Riko, di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Luwu menyerahkan proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Luwu, sebagai bagian dari program prioritas nasional Presiden RI, Prabowo Subianto.
Sekjen Kemensos menegaskan Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat kecil atau wong cilik.
Program ini menjadi simbol kepedulian negara dalam memperluas akses pendidikan dan memperkuat ketahanan sosial di daerah.
“Presiden sangat mencintai rakyat. Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyatanya,” ujar Robben.
Ia menjelaskan, Kemensos bertugas sebagai pelaksana teknis dalam mewujudkan visi besar tersebut.
Tiga fokus utama Sekolah Rakyat adalah: memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik kepada masyarakat kecil, menjangkau kelompok rentan yang selama ini luput dari perhatian, serta membangun harapan dan kepercayaan diri masyarakat miskin agar mampu meraih masa depan lebih baik.
Sekjen juga meminta komitmen penuh dari Pemerintah Kabupaten Luwu untuk mengawal pelaksanaan program ini, termasuk dalam hal penunjukan kepala sekolah yang memiliki integritas tinggi, empati sosial, serta mampu menjadi panutan di lingkungan sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Luwu menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Kemensos, khususnya Sekjen Robben Riko.
“Program Sekolah Rakyat akan sangat membantu kami dalam menekan angka kemiskinan di Luwu. Ini adalah langkah strategis membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Selain itu, kehadirannya juga dapat mendorong rehabilitasi kawasan kumuh di sekitar lokasi sekolah,” kata Patahudding.
Dalam kunjungan ini, Bupati turut didampingi oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten III, Kepala BKAD, Kadis PUTR, dan Kabag Hukum.
