Bupati Luwu Tekankan Aksi Nyata Lintas Sektor untuk Percepat Penurunan Stunting
LUWU — Bupati Luwu, Patahudding, membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2025 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Luwu, Belopa, Senin (10/11/2025).
Dalam arahannya, Patahudding menegaskan penanganan stunting tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan melainkan juga isu strategis yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas daerah.
“Target kita adalah penurunan stunting, tidak perlu sering-sering rapat. Kalau regulasinya memungkinkan, anggarannya kasih ke bidan-bidan atau ahli gizi supaya cepat penurunan stunting,” ujarnya.
Bupati menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia mencontohkan, peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) juga sangat menentukan melalui penyediaan rumah layak huni dan lingkungan bersih.
“Karena ini tentu juga berpengaruh pada tumbuh kembang anak,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh peserta rakor untuk menjadikan forum tersebut sebagai ajang evaluasi terhadap pelaksanaan program penurunan stunting yang telah berjalan.
“Identifikasi anak-anak yang stunting, lalu secepatnya kita beri perhatian. Kita bersama-sama, bahu membahu, bagaimana agar anak-anak cepat keluar dari kondisi stunting,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Bupati Patahudding mengajak semua pihak memperkuat komitmen bersama dalam menekan angka stunting di Kabupaten Luwu.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau setiap sektor bekerja maksimal, saya yakin angka stunting bisa kita tekan lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Luwu, Masling Malik, menjelaskan rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi antaranggota TPPS dalam mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah Luwu.
“Rakor ini diharapkan mampu mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Masling.
Kegiatan tersebut diikuti 242 peserta yang terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Tim Penggerak PKK, camat, kepala desa/lurah, kepala puskesmas, serta petugas keluarga berencana (PKB).
