DP3A Kota Palopo Gelar Forum Perangkat Daerah, Bahas Perlindungan Perempuan dan Anak
PALOPO, SPIRITKITA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo menggelar Rapat Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah bersama para pemangku kepentingan di Aula Kantor Ex Bappeda Kota Palopo, Selasa (25/2/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala DP3A Kota Palopo, yang mewakili Pj Sekda Kota Palopo, Ilham Hamid. Forum ini bertujuan menampung aspirasi masyarakat serta menyempurnakan rancangan kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah.
Ramli menegaskan rapat semacam ini sangat penting untuk menyatukan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya program yang akan dijalankan pada tahun 2025-2026.
“Kebetulan DP3A menjadi perangkat daerah pertama yang menggelar forum ini. Nantinya, forum serupa juga akan dilakukan oleh semua perangkat daerah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Ramli mengungkapkan bahwa hanya dua kelurahan yang mengajukan permohonan sosialisasi terkait tugas dan fungsi DP3A pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
Ia berharap agar dalam Musrenbang tingkat kelurahan/kecamatan ke depan, program DP3A lebih banyak diusulkan guna meningkatkan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak.
“Kami mengajak camat dan lurah untuk bekerja sama dalam memastikan generasi kita terlindungi dari kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Sebagai upaya konkret, DP3A Kota Palopo telah menyediakan call center pengaduan kekerasan perempuan dan anak* yang bisa dihubungi melalui WhatsApp di 0811-4229-444.
“Silakan hubungi nomor tersebut jika ada kejadian yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Kami akan segera menindaklanjuti dan turun langsung ke lokasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomis Bappeda Kota Palopo, Rinaldi, menambahkan forum ini bertujuan menyerap dan mengkaji berbagai usulan terkait perlindungan perempuan dan anak agar dapat diimplementasikan secara efektif oleh DP3A.
“Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian serius. Kami berharap usulan ini bisa masuk dalam program prioritas dan menjadi bagian dari rencana kerja Pemerintah Kota Palopo tahun 2026,” ujar Rinaldi.
Hadir dalam rapat tersebut para camat, lurah, serta kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Kota Palopo.
