Wagub Sulsel Fatmawati Sumbangkan Gaji Bulanan untuk Atasi Stunting dan Anak Putus Sekolah
MAKASSAR, SPIRITKITA – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyatakan komitmennya untuk terlibat langsung dalam penanganan stunting dan pendidikan anak.
Sebagai bentuk nyata, Fatmawati menyumbangkan seluruh gaji bulanannya untuk mendukung program pengentasan stunting dan menekan angka anak putus sekolah di Sulsel.
Hal itu disampaikan Fatmawati dalam acara Semarak Hari Kartini 2025 yang digelar di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (30/4/2025).
Di hadapan ratusan perempuan dari berbagai organisasi wanita dan Ketua TP-PKK kabupaten/kota se-Sulsel, Fatmawati menyampaikan bahwa langkah ini menjadi bagian dari perjuangan nyata untuk menciptakan perubahan.
“Saya nyatakan hari ini, gaji saya setiap bulan saya peruntukkan untuk mengatasi penurunan angka stunting di Sulsel dan juga menekan angka putus sekolah, karena kita masih memiliki 140 ribu anak yang tidak sekolah,” tegasnya.
Fatmawati yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel menekankan bahwa semangat Hari Kartini harus diwujudkan melalui aksi konkret, bukan sekadar seremoni.
Ia mendorong agar perempuan yang kini mengisi berbagai posisi penting di pemerintahan mampu memberikan dampak yang nyata.
“Kita tidak ingin hanya menjadi pemanis belaka. Kita harus memberi outcome yang nyata. Posisi kita sekarang tidak akan selamanya, jadi manfaatkan untuk menebar manfaat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh Ketua TP-PKK kabupaten/kota untuk menyuplai data stunting secara akurat. Pemprov, kata dia, akan melakukan intervensi langsung selama tiga bulan ke depan di 502 lokus desa dan kelurahan.
“Mohon bantuannya agar intervensi ini tepat sasaran. Mari kita saling bahu-membahu. Dengan kolaborasi yang baik, saya yakin kita dapat mencapai target penurunan stunting,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Fatmawati turut menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di sekolah dan rumah ibadah.
Ia menegaskan bahwa Pemprov tengah merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) yang memberi sanksi tegas terhadap pelaku.
“Jika pelakunya adalah tenaga pendidik, maka akan langsung dinonaktifkan. Tidak ada maaf untuk pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan,” tegasnya.
Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, yang juga hadir, menyoroti pentingnya peran ibu dalam pengasuhan.
Ia mengingatkan agar orang tua berhati-hati menitipkan anak dan tidak abai terhadap imunisasi.
“Kita masih temukan orang tua yang enggan memberikan imunisasi dasar lengkap. Ini sangat disayangkan. Mari aktif mendukung edukasi kesehatan,” kata Naoemi.
