Hasil Uji Petik BPK, Pemkot Palopo Talangi 800-an Penduduk Tak Jelas
Bayarkan Iuran BPJS
Walikota Palopo, Drs. HM. Judas Amir, MH mewanti-wanti agar masing-masing lurah memiliki data penduduk yang dibayarkan iuaran BPJSnya oleh Pemkot Palopo.
Pada acara Coffe Morning yang dilaksanakan di Ruang Pola, lt.II Kantor Walikota Palopo, Senin (4/11/2019), Judas Amir menyebut Pemerintah Kota Palopo tak akan membayar data penduduk yang tak jelas.
Pada kesempatan itu, HM Judas Amir juga membeberkan data hasil uji petik BPK terhadap peserta BPJS Kesehatan Palopo yang iurannya ditanggung pemerintah.
“Dari 3.000 sampel peserta, ada sekitar 800-an yang sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Apakah dia meninggal atau pindah domisili di luar kota Palopo, tapi kita tetap bayarkan iurannya. Ini yang mau kita perbaiki,” tegas Judas.
Menurut walikota dua periode ini, seiring kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan per 1 Januari 2020 mendatang, pemkot Palopo harus memvalidkan data penerima. Meski ada kenaikan, Pemkot Palopo tetap akan membayarkan iurannya.
“Kepada masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai pemkot agar segera menyetor foto copy BPJS-nya ke RT/RW, atau lurah setempat,” ucap Judas. (***)
