HMI Soroti Dampak Sosial Peledakan PT Masmindo di Latimojong: Warga Terancam
LUWU, SPIRITKITA – Aktivitas peledakan (blasting) PT Masmindo Dwi Area di wilayah Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, menuai sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo.
Ledakan yang terjadi pada Kamis, 16 Juni 2025 itu disebut menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat.
Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) HMI Cabang Palopo, Yahyan M, menegaskan aktivitas blasting tersebut menimbulkan potensi persoalan sosial dan lingkungan yang tidak bisa dianggap sepele.
“Getaran, debu, hingga suara ledakan yang mengganggu kenyamanan warga bisa memicu dampak psikologis dan kerusakan infrastruktur. Jika tidak dikelola dengan baik dan transparan, ini bisa menimbulkan konflik sosial di kemudian hari,” ujar Yahyan, Jumat (20/6/2025).
Efek Sosial yang Perlu Diantisipasi
HMI Cabang Palopo mencatat beberapa potensi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan peledakan tambang oleh PT Masmindo:
1. Getaran dan Risiko Kerusakan Infrastruktur
Peledakan berpotensi meretakkan dinding rumah warga serta merusak fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah.
2. Gangguan Psikologis dan Kesehatan Warga
Ledakan yang berulang disebut bisa menimbulkan trauma suara, gangguan tidur, hingga stres, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
3. Penurunan Kualitas Lingkungan
Debu dan material hasil peledakan berisiko mencemari udara dan air, yang berpotensi merusak kesehatan dan hasil pertanian warga.
4. Terganggunya Aktivitas Sosial dan Budaya
Suara dan getaran ledakan bisa menghambat pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, pertanian, hingga interaksi sosial masyarakat.
Yahyan juga menyampaikan jika aktivitas ini tidak ditangani secara partisipatif, sejumlah risiko di masa depan bisa terjadi:
Krisis Sosial dan Penolakan Warga
Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bisa memicu penolakan keras terhadap aktivitas tambang.
Erosi Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Perusahaan
Kurangnya keterbukaan dan pengawasan dapat memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah maupun pihak perusahaan.
“Kami mendesak PT Masmindo agar membuka ruang dialog secara transparan, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan mengedepankan pendekatan sosial sebelum melakukan aktivitas blasting,” tambahnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk mengambil peran aktif sebagai penyeimbang antara kepentingan investasi dan keselamatan warga.
“Pemerintah harus hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan hanya fasilitator investasi. Jika tidak diantisipasi sejak awal, konflik horizontal hingga kerusakan lingkungan jangka panjang bisa terjadi,” tutupnya.
