Honorer K2 Ancam Aksi Nasional
Honorer K2 berencana akan menggelar dua aksi besar akhir Oktober mendatang. Kedua aksi tersebut adalah aksi turun ke jalan yang ditargetkan melibatkan 50 ribu honorer K2 dan mogok nasional. Aksi ini dilakukan lantaran pemerintah tidak menunjukkan komitmennya untuk mengangkat para honorer K2 menjadi CPNS.
Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih menerangkan, rencananya aksi digelar 30 Oktober bersamaan dengan demo di kantor bupati/walikota masing-masing daerah. Bila aksi tersebut tidak membawa hasil, rencana kedua dijalankan, yakni mogok nasional hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
“Apakah selama ini pemerintah tidak melihat betapa tulus pengabdian kami. Kami terus mengabdikan tenaga dan pikiran untuk negara ini. Apakah tuntutan kami berlebihan, kami rasa tidak juga, tuntutan kami ada dasarnya kok,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PB PRGI (Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia) Unifah Rosyidi menyatakan, pihaknya tidak setuju dengan aksi turun ke jalan dan mogok mengajar yang dilakukan guru honorer K2. Baginya, aksi semacam itu sudah melanggar marwah sebagai tenaga pendidik.
“PGRI dulu dan sekarang sangat berbeda. Saya tidak mau aksi yang merugikan anak didik dan masyarakat, karena kami ini pendidik,” ucap Unifah.
Dalam Twitter-mya @unifahr dan @pbpgri_official pada 23 Oktober, Unifah menuliskan alasannya mendukung solusi honorer K2 tua menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dan menolak demo serta mogok mengajar.
Dia mengingatkan guru honorer akan tugas mulia seorang pendidik. Berjuang menuntut hak boleh-boleh saja tapi jangan sampai meninggalkan kelas sehingga siswa telantar.
“Please deh, jangan sampai demo nasional ke Jakarta. Berhentilah demo dan mogok, PGRI akan bantu perjuangan guru honorer,” kata Unifah.(*****)
