Kalah Gugatan Di WTO Terkait Nikel, Jokowi Minta Agar Tak Mundur
JATENG,SPIRITKITA -Terkait kalah gugatan nikel di WTO, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta para menteri jangan melangkah mundur jika keputusan menyetop ekspor bahan mentah biji nikel.
Menurutnya, keputusan tersebut sudah sangat tepat. Jika pemerintah tidak mengambil keputusan itu indonesia tidak akan pernah jadi negara maju.
Sebab negara lain yang malah hanya akan mengambil untung lebih tinggi dari Indonesia.
“Kalah, jangan mundur. Kalau kita kalah, kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapan pun negara ini tidak akan menjadi negara maju,” kata Presiden Jokowi.
Di lansir dari Kompas.com, Hal itu Jokowi sampaikan dalam Rakornas Pemenangan Pemilu PAN di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023).
“Itu selalu saya ulang-ulang kepada menteri. Iya, kita kalah, tapi terus maju,” imbuhnya.
Jokowi mengungkapkan, masih ada banyak usaha saat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memenangkan gugatan Uni Eropa soal keputusan Indonesia menyetop ekspor bijih nikel sejak 2020. Dalam keputusan tersebut Indonesia mengajukan banding.
“Ya banding. Enggak tahu kalau nanti banding lagi kalah, apakah ada banding lagi di beri kesempatan, ya banding lagi. Tapi apa dampaknya? Saat kita banding, di gugat, banding, banding, industri kita sudah siap. Kalau di buka, industri kita sudah siap,” tutur Jokowi.
Tak hanya menyetop biji nikel, Jokowi juga akan menyetop ekspor bauksit pada Juni 2023. Ia menyadari, keputusan menyetop ekspor ini membuat Indonesia bisa di musuhi negara lain.
Saat ini, 90% bijih bauksit di ekspor ke China. Ia pun tidak tahu langkah yang akan di ambil China setelah Indonesia menyetop ekspor bauksit.
“Kita akan setop lagi bulan Juni bauksit, setop. Padahal hati-hati, 90% ekspor barang mentah bauksit kita itu ke Tiongkok. Enggak tahu dia (China) nanti gugat kita (atau) enggak,” ucapnya.
Jokowi meyakini, keputusan itu membawa dampak yang begitu besar. Saat pemerintah menyetop ekspor nikel, contohnya nilai ekspor Indonesia naik menjadi Rp 450 triliun dari sekitar Rp 17 triliun. Lalu, tercipta lapangan kerja 10,5 juta dan Produk Domestik Bruto (PDB) RI melompat hingga Rp 11.000 triliun.
Sementara itu, jika ekspor bahan mentah di lakukan, yang dapat keuntungan dan menciptakan lapangan kerja adalah negara lain.
“Apakah ini akan kita teruskan? Saya kira jawabannya tidak. Apa pun risikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi di teruskan karena membuka 10,5 juta lapangan kerja,” pungkasnya. (NT)
