“Kebanjiran” Plt, Pemkot Palopo Siap Mutasi

Gerbong Mutasi Pemkot Palopo siap bergerak pasca pilkada serentak 2018. UU Nomor 10 Tahun 2016 yang melarang mutasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan telah tidak berlaku lagi bagi Walikota Palopo yang dilantik pada bulan September 2018 yang lalu.

Sinyal mutasi tersebut diungkapkan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palopo, Farid Kasim Judas (FKJ).

Dikutip dari laman Tekape, FKJ telah melakukan koordinasi ke Bawaslu Palopo terkait aturan mutasi pasca pilkada.

“Saya telah koordinasikan dengan Ketua Bawaslu Palopo. Beliau menyatakan, ini tak lagi ada larangan mutasi tanpa izin Mendagri,” ujarnya.

Terkait kapan mutasi akan bergulir, FKJ masih enggan membeberkan. FKJ mengungkapkan, pihaknya masih menunggu hasil job fit yang telah dilakukannya beberapa waktu lalu.

“Kita tunggu dulu hasil job fit, setelah itu baru kita lakukan kajian siapa yang layak menempati jabatan tertentu,” jelasnya.

Mutasi yang akan berlangsung ini terbilang mutasi besar-besaran. Pasalnya, dalam mutasi tersebut sekaligus akan merasionaliasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap perangkat daerah yang ada di Kota Palopo.

“Kami akan melakukan rasionalisasi PNS di setiap perangkat daerah. Ini untuk memaksimalkan pencapaian program, dan mempercepat akselerasi pembangunan,” ujar FKJ.

FKJ mengatakan, dari hasil pemetaan, ternyata ada banyak perangkat daerah yang kurang SDM, khususnya yang berstatus PNS, dan tidak proporsional dengan beban kerja.

Untuk distribusi PNS, lanjut FKJ, April ini akan dilakukan analisis lebih dalam, untuk hasil berkualitas. Sehingga penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Diketahui, saat ini  Pemkot Palopo “kebanjiran” pejabat pelaksana tugas (Plt). Sejumlah organisasi perangkat daerah di Kota Palopo mengalami kekosongan pejabat defenitif, sebutlah salah satunya BPKAD, BKPSDM dan Dinas Pendidikan. Ada juga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Transmigrasi dan Dinas Lingkungan Hidup.(***)