KPPOD Sepakat Tuntaskan Honorer, Sebut Pengangkatan Langsung Bukan Solusi
KPPOD Sepakat Tuntaskan Honorer, Sebut Pengangkatan Langsung Bukan Solusi
Penuntasan tenaga honorer tidak harus melalui revisi UU ASN, terlebih jika dalam revisi nantinya dimungkinkan honorer diangkat menjadi ASN tanpa melalui tes.
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, pengangkatan langsung honorer bukanlah sebuah solusi.
“Birokrasi kita tidak boleh dengan kompromi atau rasa kasihan. Pengangkatan ASN harus tetap melalui seleksi sebagaimana UU ASN,” ujar Robert Endi menanggapi keinginan DPR-RI untuk memperhatikan secara khusus nasib tenaga honorer dalam revisi UU ASN.
Robert Endi menegaskan, penataan pegawai honorer itu suatu keharusan, namun tidak perlu lewat revisi UU. Dirinya sepakat tenaga honorer harus segera dituntaskan sehingga tidak terus-terusan menjadi isu politik.
“Penuntasan honorer itu harus tapi bukan di revisi UU,” tegas Robert Endi.
Dia mengatakan, ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menuntaskan tenaga honorer tanpa harus melakukan revisi UU. Hal ini yang harus dikejar oleh DPR. Apalagi aturan teknis UU ASN belum juga dirampungkan pemerintah.
“Bisa dengan golden shake hand atau ditingkatkan kompetensinya untuk ikut ujian ASN. Lagi pula DPR perlu mengejar pemerintah untuk menuntaskan aturan teknis UU ASN,” paparnya.
Menurut dia, jika aturan teknis ASN sudah dituntaskan dan dilaksanakan, barulah dapat dievaluasi. Setelah evaluasi baru dapat diputuskan apakah UU tersebut harus direvisi atau tidak.
Sebelumnya, Pemerintah Siap Revisi UU ASN, Wacana Pengangkatan Honorer Tanpa Tes Berhembus
Endi meminta pemerintah memiliki arah yang jelas terkait reformasi birokrasi. Dia menyebut isu akhir-akhir ini tidak jelas karena begitu banyak hal yang direncanakan pemerintah.
“Kita itu pusing dengan berbagai isu yang muncul. Mulai dari perampingan eselon, penggunaan artificial intelligence (AI), kemudian soal sistem kerja yang fleksibel. Itu terombang-ambing isu, tidak jelas arah reformasi birokrasi kita,” kunci Robert Endi.(***)
