Mentan Amran Tolak Lobi Kasus Proyek Fiktif Rp5 Miliar: “Saya Membela Rakyat, Bukan Koruptor”
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan sikap tegasnya dalam menyikapi kasus proyek fiktif yang merugikan negara hingga Rp5 miliar di lingkungan Kementerian Pertanian.
Dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025), Amran mengungkapkan dirinya telah menerima berbagai upaya lobi dari sejumlah pihak, termasuk pejabat, namun tetap bersikukuh menolak kompromi.
“Banyak yang melobi, tapi saya tegas, nggak maafkan. Ini bukan soal pribadi, ini soal rakyat,” tegas Amran.
Kasus ini menyeret seorang pengamat pertanian yang juga dikenal sebagai guru besar dari perguruan tinggi ternama.
Ia diduga terlibat dalam sejumlah pelanggaran pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek fiktif yang tidak memberikan manfaat bagi petani.
“Ada 23 pelanggaran, barangnya tidak dipakai, proyeknya fiktif. Ini merugikan petani dan negara,” ungkap Amran.
Amran menegaskan pihaknya akan terus berpihak pada rakyat kecil, terutama petani yang menjadi korban dari praktik korupsi semacam ini.
Ia juga menolak keras segala bentuk intervensi dan tekanan yang berusaha membelokkan arah penegakan hukum.
“Tidak ada ruang untuk korupsi di Kementerian Pertanian. Semua pihak, termasuk pengamat, harus siap mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Jangan berdrama, ini soal keadilan,” tegasnya.
Amran juga menambahkan kementerian akan selalu terbuka terhadap kritik yang membangun, selama disampaikan secara objektif dan berbasis data.
Namun, untuk pelanggaran yang terbukti merugikan negara, tidak akan ada toleransi.
“Kami akan menindak tegas siapa pun yang terbukti merugikan negara. Tidak ada yang kebal hukum,” pungkasnya.
Saat ini, proses hukum terhadap kasus tersebut masih berlangsung.
Kementerian Pertanian memastikan akan terus mendukung penuh aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara ini sebagai bagian dari komitmen pemberantasan korupsi di sektor pertanian.
