Palopo Raih WTP ke-10 Berturut-turut, Bukti Komitmen Pengelolaan Keuangan yang Transparan
MAKASSAR, SPIRITKITA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut, Pemkot Palopo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Penjabat Wali Kota Palopo, Firmanza DP di Gedung BPK Perwakilan Sulsel, Makassar, Senin (25/5/2024).
Penyerahan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, serta sejumlah pejabat dari lingkungan Pemkot Palopo.
“Raihan WTP ini merupakan yang ke-10 kalinya berturut-turut diraih Kota Palopo. Ini adalah hasil kerja keras seluruh stakeholder, yang terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” ujar Firmanza DP.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulsel, khususnya kepada tim pemeriksa LKPD Tahun 2024 yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses audit berlangsung.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan DPRD Palopo, kita berhasil meyakinkan BPK bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan baik. Ini adalah bentuk tanggung jawab kolektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Manalu, menegaskan opini WTP bukanlah sebuah penghargaan, melainkan bentuk penilaian atas kepatuhan pemerintah daerah terhadap empat standar utama pemeriksaan keuangan negara.
“BPK melakukan pemeriksaan mendalam, mulai dari interim hingga terinci, untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah wajib menjadikan hasil ini sebagai evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan publik,” tegas Winner.
Ia juga mengingatkan tanggung jawab utama atas laporan keuangan berada di tangan kepala daerah, sehingga penting untuk memastikan sistem keuangan daerah berjalan sesuai standar yang berlaku.
