Pemkot Palopo Pastikan Tak Ada Kenaikan Tarif PBB-P2
Intinya sih..
- Pemkot Palopo memastikan belum ada rencana menaikkan tarif PBB.
- Jika ada kenaikan, Pemkot akan melakukan kajian terlebih dahulu.
- Tarif PBB saat ini masih rendah, rumah subsidi sekitar Rp 20 ribu, bahkan ada lahan di bawah Rp 10 ribu.
- Masyarakat diimbau taat bayar PBB untuk mendukung pembangunan.
PALOPO – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo memastikan belum ada pembahasan terkait rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, Andi Agus Mandasini, di tengah ramainya isu penyesuaian tarif PBB yang dilakukan sejumlah daerah di Indonesia.
“Kami di Bapenda Palopo belum ada pembahasan terkait kenaikan tarif PBB,” kata Andi Agus, Rabu (20/8/2025).
Menurutnya, jika pun kebijakan kenaikan PBB akan diterapkan, Pemkot Palopo terlebih dahulu harus melakukan kajian mendalam terkait besaran tarif yang sesuai dengan kondisi wilayah.
“Kalau itu (kenaikan PBB) akan dilakukan, Pemerintah Kota harus melakukan kajian-kajian karena tiap wilayah beda nilainya,” jelasnya.
Ia menegaskan, apabila nantinya ada keputusan menaikkan tarif PBB, Pemkot Palopo akan menyampaikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka, terutama bagi pemilik rumah subsidi dan lahan di pinggiran kota.
“Rumah subsidi di Kota Palopo itu PBB-nya masih sekitar Rp 20 ribuan. Bahkan masih ada tanah yang tarif PBB-nya di bawah Rp 10 ribu,” ujarnya.
Agus menambahkan, nilai PBB tertinggi biasanya dikenakan pada properti di lokasi strategis yang memiliki nilai komersial tinggi, sedangkan wilayah pinggiran masih relatif rendah.
Dengan tarif yang masih ramah di kantong dan belum adanya rencana kenaikan, Pemkot berharap masyarakat semakin sadar pentingnya membayar PBB tepat waktu demi mendukung pembangunan daerah.
