Pemkot Palopo Serahkan Ranperda APBD 2024 ke DPRD: Fraksi Demokrat Sampaikan 6 Poin Penting
PALOPO,SPIRITKITA – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo tahun 2024 telah resmi diserahkan oleh Pemerintah Kota Palopo (Pemkot Palopo) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Senin, 13 November 2023. Langkah ini membuka babak baru dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran kota untuk tahun mendatang.
Rapat paripurna yang digelar sebelumnya oleh DPRD Kota Palopo, yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Dr. Hj. Nurhaenih S.Kep M.Kes, didampingi Wakil Ketua 1, Abdul Salam SH, dan Wakil Ketua 2, Irvan ST, membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD pokok tahun 2024.
Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Cendrana Saputra Martani (CSM), menyampaikan enam poin penting yang menjadi catatan khusus Fraksi Demokrat. Pertama, mereka menyarankan Pemkot Palopo untuk mengutamakan belanja bantuan sosial dan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai langkah pemulihan ekonomi masyarakat.
Kedua, Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya prioritas dalam normalisasi sungai dan pembuatan tanggul untuk mengatasi ancaman banjir, terutama pada musim hujan. Ini termasuk pemeliharaan dan perbaikan jalan serta drainase.
Poin ketiga mencermati tingginya belanja pegawai di APBD, dan Fraksi Demokrat menyarankan Pj Walikota untuk melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meminimalisir belanja pegawai. Poin keempat menyoroti perlunya normalisasi atau rasionalisasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Palopo.
Poin kelima menekankan perhatian terhadap muara Sungai Amasangan/Salotellue sebagai penyebab banjir di Palopo. CSM menegaskan bahwa pandangan ini dihimpun dari temu konstituen saat masa reses.
Poin terakhir, poin keenam, Fraksi Demokrat mengusulkan kenaikan insentif/upah kerja tenaga Non-ASN (honorer) staf tenaga teknis administrasi Pemkot Palopo untuk diprioritaskan dalam APBD 2024.
Pj Walikota Palopo, Asrul Sani, dalam sambutannya, menjelaskan kebijakan ekonomi dan fiskal 2024 dengan menitikberatkan pada alokasi anggaran untuk mendukung transformasi ekonomi dan distribusi yang mendukung program afirmasi, termasuk menghapus angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%.
“Penerimaan pembiayaan APBD 2024 ditargetkan sebesar Rp18 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp2,94 miliar. Selisihnya, sekitar Rp15,05 miliar, akan menutupi defisit belanja APBD,” ungkap Asrul Sani. Proses selanjutnya akan melibatkan DPRD Kota Palopo dalam serangkaian pembahasan dan evaluasi untuk merumuskan keputusan bersama terkait APBD Kota Palopo tahun 2024.(*)
