PDAM Makassar Putus Kontrak 400 Pegawai, DPRD Minta Ada Tanggung Jawab Sosial
MAKASSAR, SPIRITKITA — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar memutus kontrak kerja terhadap 400 tenaga kontrak terhitung mulai Mei 2025.
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari penataan internal dan efisiensi perusahaan, meski berdampak besar terhadap ratusan keluarga yang menggantungkan hidup dari pendapatan bulanan di perusahaan milik Pemkot tersebut.
Kepala Seksi Humas PDAM Makassar, Hasan, menyampaikan permohonan maaf atas kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa langkah ini terpaksa diambil demi menjaga keberlanjutan perusahaan.
“Manajemen PDAM memohon maaf atas kebijakan ini. Ini terpaksa dilakukan untuk penyelamatan perusahaan. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini,” kata Hasan, Selasa (28/5/2025).
Hasan berharap para pegawai yang terdampak dapat memahami kondisi yang tengah dihadapi perusahaan.
Langkah pemutusan kontrak ini menuai sorotan dari DPRD Kota Makassar. Anggota Komisi B DPRD Makassar, Umiyati, menyayangkan keputusan tersebut meskipun secara hukum dapat dibenarkan.
Ia menekankan pekerjaan kontrak memang tidak menjamin keberlanjutan kerja.
“Empat ratus pegawai PDAM yang tidak diperpanjang kontraknya memang sangat disayangkan. Tapi kita harus pahami bahwa ini bagian dari risiko pekerjaan kontrak,” ujar Umiyati.
Ia menambahkan pergantian manajemen di tubuh PDAM kerap disertai dengan kebijakan baru, termasuk kemungkinan perampingan pegawai.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak dimanfaatkan sebagai celah untuk merekrut orang-orang baru yang dekat dengan petinggi perusahaan.
“Kalau nanti kondisi keuangan PDAM membaik dan membutuhkan tambahan tenaga, panggil kembali mereka yang sudah berpengalaman. Jangan sampai justru diisi orang-orang dari lingkaran direksi. Itu tidak sehat,” tegasnya.
Umiyati juga mendesak agar Pemerintah Kota Makassar dan manajemen PDAM menunjukkan tanggung jawab sosial atas dampak kebijakan tersebut.
“Empat ratus orang ini bukan hanya angka. Itu berarti 400 kepala keluarga kehilangan penghasilan. Ini bukan hal kecil. Harus ada perhatian nyata dari pemerintah,” tutupnya.
