Rakor Bersama TPPS, Walikota Palopo: Pahami Diri Dan Hal Yang Terkait Penanganan Stunting
PALOPO,SPIRITKITA – Walikota Palopo, Drs. H. M. Judas Amir, M.H., meminta perhatian dan keseriusan jajarannya dalam menangani Inflasi, Stunting dan Kemiskinan ekstrem.
Hal itu di sampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palopo, di Ruang Pertemuan Ratona Kantor Walikota Palopo, Kamis (2/2/2023).
Sekretaris daerah kota palopo, selaku Ketua TPPS Kota palopo, DRS. H. Firmanza DP, SH. M.Si melaporkan, menurut data stunting di kota Palopo tahun 2021 sebesar 421 kasus atau 4,20%, tahun 2022 sebesar 344 kasus atau 3,24%.
“Jadi di sini ada penurunan dan kami sudah mendata by name by address lokus stunting di kota palopo itu, yang tersebar di 9 Kecamatan, itu sudah kita data by name by address,” ungkapnya.
Sekda mengatakan, Kita tetap akan lakukan 8 aksi Integrasi, intervensi penurunan stunting di Kota Palopo.
“Kita mau penurunan stunting ini lebih masif lagi. Karena penanganannya ini kita harapkan lebih intensif lagi tentunya dengan kolaborasi dan kepedulian kita semua,” ujarnya.
Menurutnya, yang di butuhkan di sini adalah kepedulian kita semua bagaimana kemudian kita bisa mengatasi kasus stunting yang sudah by name by address.
Ini tentunya harapan kami selaku Ketua untuk kita bisa berkolaborasi, bisa bekerjasama untuk bisa mencapai target dan bisa kita wujudkan palopo zero stunting.
“Kenapa? karena memang ini pekerjaan yang luar biasa dalam upaya mewujudkan terciptanya generasi muda kedepan, generasi-generasi muda yang kita harapkan,” tambahnya.
Sekda kembali mengingatkan bahwa sesuai perintah Walikota Palopo, ini adalah program nasional yang harus kita sukseskan.
Ini adalah program kemanusiaan, stunting itu program kemanusiaan. Karenanya, di mohon kepedulian kita semua untuk berkolaborasi sehingga nantinya zero stunting di Kota Palopo bisa tercapai.
Pada kesempatan itu, Walikota Palopo Drs. H. M. Judas Amir, MH mengungkapkan bahwa semua yang hadir tentu punya kapasitas masing-masing dalam mengambil langkah.
Di mana baik itu kapasitasnya sebagai camat, lurah dan lain-lain.
“Jadi masing-masing mesti memahami diri dan hal yang terkait dalam penanganan ini (stunting),” ungkapnya.
“Bisa saja langkah dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan cara kita. Namun inovasi kita, cara-cara kita tetap bisa kita laksanakan,” katanya.
“Sepanjang hasil dan tujuannya untuk penanganan secara baik hal tersebut, yang menjadi langkah kita dalam penanganan Inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem itu,” sambungnya.
Pada rakor TPPS itu hadir pula Ketua Dekranasda Kota Palopo, dr. Hj. Utia Sari Judas, M.Kes., unsur porkopimda kota palopo, camat dan lurah serta para tim PPS Kota Palopo. (NT)
