Target Satu Digit 2029, Pemkab Luwu Rumuskan Strategi Baru Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Luwu Tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Selasa (18/11/2025).
Wakil Bupati Luwu menegaskan upaya menekan angka kemiskinan membutuhkan keseriusan seluruh perangkat daerah.
Ia menekankan bahwa hadirnya OPD dalam forum tersebut bukan hanya formalitas, tetapi tanggung jawab moral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Ini menyangkut kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu. Saya berharap seluruh kepala OPD hadir dan berperan aktif, karena penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Dhevy juga mengungkapkan bahwa meski persentase kemiskinan Luwu turun sekitar 0,8%, posisi Kabupaten Luwu masih berada pada peringkat ketiga tertinggi kemiskinan di Sulawesi Selatan.
Padahal, Luwu memiliki potensi besar dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga sumber daya pegunungan.
“Dengan potensi alam yang demikian besar, seharusnya kita berada pada posisi tiga besar paling sejahtera, bukan tiga besar termiskin. Ini menunjukkan bahwa yang kurang bukan alamnya, tetapi keseriusan pemerintah dalam penanganan kemiskinan,” tegasnya.
Ia juga meminta OPD lebih fokus pada program-program yang langsung menyentuh masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda, Moh. Arsal Arsyad menjelaskan bahwa penyusunan RPKD merupakan bagian penting dari implementasi RPJMD 2025–2029.
Saat ini, tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu berada pada angka 10,58% atau sekitar 41 ribu jiwa.
Melihat potensi wilayah yang cukup besar, Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga satu digit pada tahun 2029. Berbagai strategi disiapkan, antara lain:
1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
Pelayanan kesehatan gratis melalui UHC.
Penyediaan rumah layak huni bersama Kementerian PUPR.
Program sanitasi, peningkatan kualitas pendidikan, dan seragam gratis siswa SD–SMP.
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Penguatan komoditas unggulan: kakao, kopi, hortikultura, dan UMKM.
Penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan pelatihan tenaga kerja.
Penyusunan basis data tenaga kerja per desa dan peluang kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
3. Intervensi Multisektoral
Subsidi pupuk pertanian serta rencana subsidi untuk sektor perikanan dan tambak.
Program penanaman sayuran bersama TP-PKK untuk mendukung dapur gizi MBG.
Percepatan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP).
4. Penguatan Basis Data Kemiskinan
Bappelitbangda menekankan pentingnya integrasi data melalui DTSEN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang merupakan gabungan data Regsosek, DTKS, dan P3KE. Data ini akan menjadi landasan akurat dalam perencanaan program dan penyaluran bantuan.
Melalui FGD ini, Pemkab Luwu berharap terbangun sinergi kuat antar-OPD dan pemangku kepentingan, sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
