Rustam Taruk, Dari Terminal Kota ke Parlemen Kota Palopo
 |
| Rustam Taruk saat menyerahkan bantuan pembangunan salah satu Masjid |
Dahulu, Rustam Taruk dikenal kerap membuat onar di jalanan dan terminal Kota Palopo karena rebutan penumpang atau bahkan karena masalah sepele. Minuman beralkohol seolah sudah menjadi teman dekat dalam kesehariannya.
Memiliki garis muka yang sangar, Ruttang, demikian laki-laki ini lebih dikenal sudah menjadi ikon sebagai preman diseputaran daerah terminal, karena kerap membuat masalah dan berurusan dengan kepolisian setempat.
Sudah tidak terhitung berapa kali dirinya berurusan dengan aparat kepolisian, saking banyaknya masalah yang dibuatnya. “Saya pernah dipenjara dulu, sekira tahun 2003 silam,” kenang Ruttang saat ditemui di salah satu Warkop di kawasan Terminal.
Namun siapa sangka di balik semua itu, Ruttang memiliki kepedulian yang sangat tinggi . Olehnya itu, dirinyapun diangkat sebagai ketua Lembaga Persaudaraan Pekerja Angkutan Darat (LP2AD) Kota Palopo.
“Alhamdulillah, selama selama 3 periode, saya dipercaya rekan-rekan menjadi ketua pada LP2AD,” kata Ruttang. Kepedulian itu juga ia tunjukkan saat membantu pembangunan WC Masjid di Kelurahan Murante beberapa waktu yang lalu.
Menyinggung soal politik, ternyata Ruttang kini dipercayakan sebagai caleg Dapil 1 untuk DPRD Kota Palopo dari Partai PKB, partai besutan Muhaimin Iskandar, setelah sebelumnya ikut bersama tim Juara yang berhasil mengantar HM. Judas Amir dan Rahmat Masri Bandaso sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo periode 2018-2023.
Terkait soal ini, Ruttang menuturkan, dirinya siap bertempur memenangkan suara untuk menghantarkan dirinya menjadi Wakil Rakyat. “Alhamdulillah, jika saya dipercaya, saya menerimanya, semoga saja berkah” ujarnya.
Hanya saja, terkait tingginya cost politik ketika menjadi caleg, Ruttang membantahkannya. Menurutnya banyak jalan menuju Roma. “Jangan Pikir bahwa uang adalah segalanya, masih banyak faktor yang mempengaruhi untuk menjadi seorang wakil rakyat,” katanya lagi.
Dipaparkannya, setiap Caleg harus memiliki tanggungjawab moral, bahwa menyuap rakyat dengan kisaran puluhan sampai ratusan ribu merupakan tindakan yang tidak menguntungkan demokrasi kedepan dan tidak akan mampu memberikan pendidikan Politik terhadap masyarakat.(*****)
