Sekda Hadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan RPD Palopo 2024-2026
PALOPO,SPIRITKITA -Sekretaris Daerah Kota Palopo, Drs. H. Firmanza mewakili Walikota menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026.
Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Saokotae, Kamis (23/2/2023).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hj. Raodatul jannah, selaku Ketua Panitia melaporkan RPD ini merupakan salah satu Daerah yang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerahnya 2023.
Konsekuensi dari berakhirnya masa jabatan tersebut Pemerintah Daerah melakukan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai dokumen rancangan Pembangunan jangak menengah.
Di mana perjanjian itu akan menjadi pedoman di perencanaan Pemerintahan dan perencanaan pembangunan dalam kurung waktu tiga tahun terhitung mulai dari Tahun 2024 sampai dengan 2026.
Forum konsultasi publik ini merupakan amanat substansi yang telah di lalui dalam penyusunan RPD.
Bertujuan untuk mendapatkan rancangan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
Melalui kesempatan ini mengharapkan masukan dari Perangkat Daerah untuk penyempuranaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah selama tiga tahun kedepan.
Sambutan Sekretaris Daerah Kota Palopo mewakili Walikota mengatakan berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan RPD.
Di mana bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir Tahun 2023 dan daerah otonomi baru.
Kegiatan ini merupakan tahapan dari proses yang harus di laksanakan sesuai amanah.
Capaian indikator makro Pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu sembilan tahun terakhir terus mengalami perbaikan seperti pada capaian laju pertumbuhan ekonomi, indeks pelayanan minimal dan ketimpangan ekonomi.
Hal ini merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat.
Namun pemerintah Kota Palopo juga masih perlu mengevaluasi dan memberi perhatian pada tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.
Di mana tingkat pengangguran terbuka tergolong masih tinggi di banding beberapa daerah di Sulawesi Selatan dengan angka 8,20% tahun 2022. Walaupun secara presentase mengalami penurunan sejak tahun 2013.
Sedangkan untuk kemiskinan, kita dapat menekan angka kemiskinan selama 9 tahun terakhir dengan angka kemiskinan pada Tahun 2022 sebesar 7,78%.
Beliau mengharap pelaksanaan program yang berkaitan dengan akses ekonomi kepada masyarakat miskin, pencapaian lapangan kerja dan pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama.
Turut hadir Ketua TP PKK Kota Palopo dr. Hj. Utia Sari Judas, M.Kes, Ketua DWP Kota Palopo Isnada Firmanza dan Kepala Perangkat Daerah terkait. (NT)
